Airin Rachmi Diany Tak Dapat Rekomendasi Golkar, Tetap Maju di Pilgub Banten

Liputan6.com, Jakarta - Airin Rachmi Diany tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Meskipun demikian, Airin Rachmi Diany bakal tetap maju di Pilgub Banten dengan menggandeng Ade Sumardi yang merupakan kader dan Ketua DPW PDIP Banten.

Hal tersebut diutarakan Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah, saat menghadiri deklarasi pasangan bakal calon Gubernur Banten, Airin-Ade di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu (25/8/2024).

"Rekomendasi ditarik atau tidaknya ke Bu Airin, itu hak DPP. Saya hadir di sini mendampingi kader-kader Golkar yang akan menerima SK dari DPP PDIP," ungkap Tatu.

Dia mengaku, bersama Airin Rachmi Diany yang merupakan kader Partai Golkar, tetap berusaha supaya mendapat rekomendasi agar bisa maju di Pilkada 2024, meski ada penggantian ketua umum partai.

"Saya malam kemarin dengan Bu Airin, kami ke Ketua Umum Bahlil, ada Pak Sekjen juga. Dan disampaikan bahwa rekomendasi dengan berat hati dan mohon maaf enggak bisa diberikan ke Bu Airin," ungkap Tatu.

Alasannya, untuk keselamatan Partai Golkar. Para kader pun harus mengikuti keputusan DPP.

Meski begitu, Tatu mengungkapkan, baik dirinya maupun Airin, tetap meminta izin kepada DPP Golkar, untuk tetap maju di Pilgub Banten sebagai kandidat bakal calon gubernur.

"Kami minta izin untuk ikut serta PDIP, dan ketum dan sekjen izinkan, karena beliau sadar betul hak politik pribadi, DPP Golkar enggak bisa larang kadernya," ungkap Tatu.

Tatu pun mengaku, secara pribadi dan keluarga, tetap mendukung majunya Airin Rachmi Diany di konstentasi Pilgub Banten. Namun, sebagai Ketua DPD Golkar Banten, pihaknya akan patuh pada putusan partai.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyatakan, pihaknya akan mendukung Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi untuk maju menjadi cawagub dari politikus Partai Golkar Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten.

"Kan sudah, betul (Airin). Kalau untuk Banten, kalau enggak salah, Pak Ade ya, Ade Ketua DPD Banten," ujar Djarot di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Djarot mengaku pihaknya tak takut dengan calon dari koalisi besar seperti  Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah.

"Biarin aja tadi loh, gajah sama semut menang mana? Gitu aja kok repot," kata dia.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat berbagai keunggulan Airin Rachmi Diany dalam survei Pilkada Banten 2024. Sebagai bakal calon gubernur Banten, Airin unggul baik dari sisi pupularitas (tingkat keterkenalan) maupun elektabilitas (tingkat keterpilihan). 

"Menurut data survei LSI, Airin unggul di semua simulasi," ujar peneliti LSI, Muhammad Adib melalui keterangan tertulis, Rabu (21/8/2024). 

Data survei LSI menunjukkan jika head to head dengan Andra Soni, kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra, elektabilitas Airin mencapai 77,3 persen. Elektabilitas Andra sekitar 10 persen, dan yang belum menentukan pilihan 12,7 persen.

Sementara data simulasi jika berpasangan dan head to head melawan pasangan bakal calon Andra Soni-Dimyati Natakusumah dengan duet Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, data elektabilitas pasangan ini mencapai 73,7 persen. Elektabilitas Andra-Dimyati ada di kisaran 12,2 persen, dan yang belum menentukan pilihan 14,1 persen.

Survei dilakukan pada 27 Juli hingga 4 Agustus dengan metodologi survei tatap muka. Populasi warga Banten berusia 17 tahun ke atas dengan sampel sebanyak 800 orang. Menggunakan pola random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) ±3.5 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen.

Keunggulan Airin yang tinggi tidak lepas kinerja dan prestasi Airin saat menjadi Walikota Tangerang Selatan. Selain itu sosialisasi Airin sebagai cagub juga berhasil meningkatkan popularitasnya.

Popularitas Airin mencapai 92,7 persen dan disukai sebanyak 89,0 persen. Airin dikenal melalui berbagai media baik media massa, media sosial maupun media sosialisasi lainnya. Warga Banten yang mengaku pernah melihat spanduk atau baliho Airin sebanyak 70,9 persen. 

Perihal skema kotak kosong dalam pilkada, Adib menilai  tidak sehat untuk iklim demokrasi. Sebab dengan skema kotak kosong, masyarakat sebetulnya tidak diberikan pilihan untuk pemimpin mereka ke depan. 

"Dengan adanya dua atau lebih kandidat, publik lalu memiliki pilihan dan bisa membandingkan gagasan dan program yang diusung oleh masing-masing  kandidat,” pungkasnya.