Jadi Cagub Jakarta, Pramono Anung: Saya Tidak Menduga, Tidak Meminta dan Tidak Berharap

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku tidak menduga dan tidak berharap akan mendapat penugasan dari PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Pramono dalam unggahan foto dirinya bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di akun instagramnya.

"Saya tidak menduga, tidak meminta, dan tidak pernah berharap," tulis Pramono Anung di instagram resminya @pramonoanungw pada Rabu (28/8/2024).

Pramono juga menuliskan bahwa dia siap berkerja dan berusaha sungguh-sungguh menjalankan Amanah yang sudah dipercayakan.

"Tetapi ketika sudah menjadi keputusan, akan berusaha dengan sungguh-sungguh, dan bekerja keras untuk menjalankan amanah," tulisnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) akan mendaftarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jakarta ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kabar tersebut disampaikan Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey. Dia menyatakan, Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.

"Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 di KPU sama Rano Karno," ujar Olly di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Menurut Olly, PDIP tidak mendahulukan deklarasi dukungan untuk keduanya. Namun begitu, pendaftaran mereka dipastikan dilangsungkan besok di KPU DKI Jakarta.

"Enggak ada (pengumuman), langsung di pendaftaran ya. Liput di pendaftaran saja, KPUD DKI ya jam 11.00," kata Olly.

Rencana pendaftaran kandidat Pilkada Jakarta dari PDIP ini juga dikonfirmasi Ketua KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah.

"KPU Jakarta sudah mendapat konfirmasi dari LO PDIP besok akan mendaftar," kata Fahmi.

Politikus PDIP Pramono Anung disebut telah mengurus surat keterangan tidak pernah didakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hal itu dibenarkan oleh Penjabat Humas PN Jaksel, Djuyamto yang menyebut surat tersebut sebagai salah satu syarat Pramono maju dalam Pilgub Jakarta 2024.

"Surat Keterangan tersebut dikeluarkan atas permohonan dari Dr Pramono Anung untuk persyaratan pencalonan sebagai calon gubernur DKI Jakarta," kata Djuyamto dalam keterangannya, Selasa, (27/8/2024).

Djuyamto mengatakan, ada tiga surat yang telah diurus Pramono Anung yaitu surat keterangan tidak pernah didakwa, keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, serta surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang atas nama pribadi maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

"PN Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 telah mengeluarkan beberapa surat keterangan," jelas Djuyamto.

Djuyamto menegaskan permohonan langsung diproses pada hari itu juga. Dan itu sudah sesuai SOP Layanan Surat Keterangan di PN Jakarta Selatan.

Direktur Ekskutif Oversight of The Indonesian Democratic Policy, Satyo Purwanto, menilai PDI Perjuangan gagal memanfaatkan momentum jika mengusung Pramono Anung di Pilkada Jakarta 2024.

"Sebab si calon adalah representasi Istana yang hari ini pun masih nyaman jadi stafnya Jokowi,” kata Satyo.

Pramono Anung, satu di antara kader PDIP yang masih berada di kabinet Indonesia Maju, Jokowi-Maruf Amin.

Padahal, kata Satyo, harusnya PDIP dapat mengambil momentum dari perjuangan mahasiswa dan rakyat Indonesia agar tegaknya konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

"Dengan Revisi UU Pilkada yang akhirnya kandas dengan gempuran demo besar-besaran hampir di seluruh Indonesia," tandasnya.

Momentum ini, menurut Satyo, akan maksimal jika PDIP mengusung Anies Baswedan. Pasalnya, aktivis buruh itu menilai sosok Anies merupakan simbol demokrasi dan perubahan.

"Momentum golden tiket bersama Anies yang berdasarkan riset internal memiliki kekuatan 57% mestinya bisa berakibat multiplier efek guna mendongkrak kembali suara PDIP secara nasional," ujar Satyo.

Di sisi lain, PDIP merupakan partai yang paling merasakan kekuatan dan tekanan dari kekuasaan bisa rebound dengan mendapat simpati dan dukungan puluhan juta suara pendukung Anise Baswedan di seluruh Indonesia dan luar negeri.

"Momentum dan peluang rebound PDIP jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka patut diduga PDIP sedang dalam tekanan," demikian Satyo Purwanto.