Kebutuhan Rumah Murah di Banten Sangat Besar

Liputan6.com, Banten - Pertumbuhan penduduk Banten yang cukup pesat membuat kebutuhan rumah murah  di daerah tersebut juga terus berkembang. Untuk mendorong terciptanya pasokan rumah murah yang besar, Pemerintah Banten siap mempermudah perizinan. 

Gubernur Banten, Rano Karno memperkirakan, potensi pasar rumah murah bersubsidi di provinsi tersebut mencapai 1,5 juta unit. Proyeksi tersebut tentu saja menjadi ladang yang cukup besar bagi pengembang.

"Populasi penduduk Banten sekarang hampir 11,4 juta jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk sekitar 2,1 persen per tahun, maka bisa dibayangkan berapa besar kebutuhan rumah rakyat di daerah ini," kata Rano Karno kepada Liputan6.com di Banten, Senin (30/11/2015).

Lebih rinci, Rano memaparkan angka itu merujuk pada jumlah tenaga kerja di Banten yang mencapai 1,3 juta orang, kemudian pegawai negeri sipil (PNS) 70 ribu orang, dan guru di luar guru honorer sudah mencapai 42 ribu. Angka itu belum termasuk pekerja di sektor informasl seperti pedagang dan nelayan.

"Ini pasar yang besar. Rumah rakyat dibutuhkan di sini, sehingga saya mengajak pengembang untuk masuk membangun rumah rakyat di Banten. Kalau dari 1,5 juta itu, satu persen saja yang belum punya rumah, sudah besar sekali pasarnya," kata dia.

Ia menyadari masyarakat Banten sangat butuh rumah sederhana, sehingga dirinya sangat mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Menurut Rano. Apa yang bisa dilakukan pemerintah provinsi agar program pembangunan rumah murah ini bisa berjalan akan dilakukan, sehingga kerjasama dari semua pihak termasuk developer akan menjadi perhatian.

Dia berharap pembangunan rumah rakyat juga bisa berkembang hingga selatan Banten, dimana pada akhir 2016 akan beroperasi tol Serang-Panimbang dan reaktivasi rel kereta api hingga ke Merak. Kedua infrastruktur ini diharapkan akan menarik pembangunan permukiman hingga Lebak dan Pandeglang.

Percepat Perizinan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang juga menyatakan dukungannya terhadap program satu juta rumah.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, di Tangerang kebutuhan rumah bagi MBR cukup besar sekali, mengingat sebagai mitra penyangga Ibukota Jakarta, wilayah Tangerang menjadi tempat tinggal bagi mereka yang bekerja di Jakarta.

Kondisi itu karena harga lahan di kabupaten tersebut masih cukup terjangkau untuk dibangun rumah subsidi. "Karena itu kami mendukung sekali program sejuta rumah. Salah satunya kami akan percepat izin-izin untuk pembangunan rumah MBR," ungkap Ahmed Zaki kepada Liputan6.com.

Dia mengaku terus menyempurnakan dan menyederhanakan proses perizinan setiap tahun, seiring penerapan perizinan satu atap. Nantinya form perizinan bisa diambil dari internet, dan dikirim melalui internet. Perizinan elektronik ini diharapkan dapat meminimalisir rantai birokrasi.

"Semangat kita ingin menyederhana perizinan-perizinan itu, meski di sisi lain ada benturan aturan-aturan lain yang juga harus ditaati," keluh Zaki.

Kalau aturan-aturan tadi diabaikan, ungkap dia, ke depan dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi aparatur di Pemkab Tangerang. Oleh karena itu, kecepatan perizinan yang ingin dicapai, harus juga tepat.

"Jangan ngejar cepatnya, terburu-buru lalu ada masalah di kemudian hari. Kita perlu clear kan dulu semuanya misal urusan tata ruang atau aset daerah, itu harus hati-hati karena sekali saya tandatangan dan salah, bisa penjara ganjarannya," tegas Zaki.

Dengan kondisi itu, dia berharap pengembang dapat memahami bahwa pengurusan izin butuh waktu untuk memenuhi semua aturan yang berlaku.

"Kita tidak ingin lama-lama (prosesnya), tapi kecepatan itu harus akurat," ucapnya. (Muhammad Rinaldi/Gdn)