Liputan6.com, Maluku - Gabungan dari berbagai elemen masyarakat Maluku meminta pembangunan kilang LNG Blok Masela sebaiknya dilakukan di laut. Sebab jika pengelolaan dilakukan di darat, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal antarmasyarakat akibat proses pembebasan lahan.
"Persoalan lahan sangat sensitif. Siapa yang bisa menjamin tidak ada konflik sosial dari pengembangan blok di darat?" kata juru bicara Koalisi Masela Azis Tunny melalui keterangan tertulisnya, Selasa 26 Januari 2016.
Selain itu, Poin lain yang ditambahkan Azis adalah potensi disintegrasi antara kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat yang sangat rentan terjadi jika sampai pengelolaan dilakukan di darat.
"Kalau pakai skema onshore, pasti akan muncul kecemburuan sosial antara dua kabupaten ini. Apabila ini terjadi, kami tidak ingin salah satu kabupaten ini terjadi konflik," kata Azis.
Baca Juga
Azis juga menambahkan, koalisi ini didirikan dengan maksud untuk mengingatkan pemerintah pusat maupun provinsi, untuk mengedepankan sisi lingkungan dan sosial, lebih dari pemasukan negara saja.
"Kami terdiri berbagai kalangan, baik akademisi, aktivis lingkungan serta budayawan. Koalisi ini juga akan memberikan masukan mereka kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat," Azis menandaskan.
Hingga saat ini masih terjadi tarik ulur dalam pengembangan Blok Masela. Di satu sisi, Kemenko Kemaritiman ingin agar pengolahan gas dilakukan di darat. Sementara itu Kementerian ESDM ingin agar pengolahan dilakukan secara terapung di laut.