Warga Terdampak Longsor Ponorogo Harus Direlokasi

Masa tanggap darurat bencana longsor Ponorogo berlaku hingga 15 April 2017 yang dapat diperpanjang berdasarkan kondisi lapangan.

oleh Liputan6 diperbarui 03 Apr 2017, 16:01 WIB
Diterbitkan 03 Apr 2017, 16:01 WIB
Longsor Ponorogo
Longsor Ponorogo (Liputan 6 SCTV).

Liputan6.com, Ponorogo - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei meminta pemerintah daerah setempat untuk segera merelokasi seluruh warga terdampak longsor Ponorogo di Desa Banaran, Kecamatan Pulung. Kawasan pemukiman mereka itu tidak layak huni dan rawan longsor.

"Bersama pemerintah daerah setempat, kami telah meminta untuk menyediakan segera tempat relokasi penduduk. Bupati telah menyetujui usulan masyarakat untuk membangun di lokasi ladang mereka. Namun akan kami kaji lebih dahulu daerah tersebut aman atau tidak dari potensi bencana," kata Willem di Ponorogo, Jawa Timur, dilansir Antara, Senin (3/4/2017).

Ia memastikan telah mengkaji bersama tim PVMBG, UGM, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPERA) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara cepat untuk memulihkan kondisi secara menyeluruh.

Tidak hanya melalui laporan dari jaringan struktural BNPB serta laporan termutakhir tim darurat bencana di lokasi longsoran, Willem yang pada Minggu siang, 2 April 2017, datang langsung ke lokasi bencana juga sempat memantau langsung kondisi longsor menggunakan helikopter didampingi Rektor UGM Dwikorita, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

Usai memantau area terdampak bencana longsor Ponorogo dari udara, Willem melanjutkan kegiatan dengan melihat proses pencarian korban dan penanggulangan dampak bencana oleh tim gabungan melalui jalur darat menggunakan motor trail hingga titik nol yang sulit diakses.

Rektor UGM Dwikorita mengatakan, struktur geologi di sekitar tempat kejadian berupa patahan. "Perbedaan morfologi menyebabkan aliran longsor berbelok sehingga cukup jauh dampak dari longsor," ucap dia.

Willem memastikan masa tanggap darurat berlaku mulai 2 April 2017 sampai dengan 15 April 2017. Selama itu, proses pencarian dan penanganan pengungsi masih terus dilanjutkan dan bisa diperpanjang dengan mengevaluasi hasil operasi pencarian dan perkembangan situasi lapangan.

Willem juga memuji upaya pemerintah daerah yang dinilai cakap menangani bencana longsor tersebut. Menurut dia, penanganan pengungsi sudah ditangani dengan baik oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Hingga Senin pagi, dua korban meninggal telah ditemukan, sedangkan 26 korban masih hilang. Sebanyak 300 jiwa mengungsi di rumah kepala desa dan menumpang sanak saudara terdekat yang aman dari longsor.

Kondisi pengungsi terdampak longsor Ponorogo ini juga memerlukan bantuan, khususnya kebutuhan dasar seperti permakanan, pakaian, selimut, air bersih, sanitasi, trauma healing dan lainnya.

Sementara kondisi hujan masih sering turun di lokasi longsor sehingga mengganggu aktivitas pencarian korban.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya