Menggagas Kompensasi untuk Pemda Penolak Pajak Rokok

Insentif itu diberikan sebagai apresiasi atas konsistensi pemda yang menolak iklan rokok

oleh Dewi Divianta diperbarui 06 Nov 2018, 17:00 WIB
Diterbitkan 06 Nov 2018, 17:00 WIB
Insentif bagi pemda yang tolak iklan rokok
Peserta pertemuan The 2018 Asia Pacific Tobacco Control Leadership Program (Dewi Divianta/Liputa6.com)

Liputan6.com, Denpasar Dalam upaya mengotrol konsumsi tembakau dalam bentuk rokok, beberapa daerah kini dengan tegas menyatakan menolak iklan rokok. Konsekwensinya kehilangan pendapatan dari pajak iklan rokok. Kebijakan tersebut sudah diimplementasikan di beberapa daerah.

Untuk tetap mendukung upaya daerah dalam mengendalikan tembakau dan memerangi rokok, salah satu tawaran yang diusulkan adalah memberikan insentif kepada daerah yang dengan tegas menyatakan penolakan pajak iklan rokok.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Indonesia, Anung Sugihantono usai pembukaan The 2018 Asia Pacific Tobacco Control Leadership Program yang diselenggarakan 4-9 November 2018 di Grand Inna Kuta Hotel, Bali.

"Di tingkat nasional ada mainstreaming tentang bagaimana kita ‘mengganti’ pendapatan daerah dari pajak iklan rokok menjadi insentif pemerintah, sepanjang pemda itu konsen mengurangi konsumsi tembakau di masing-masing daerah," kata Anung.

Pada forum yang diikuti negara-negara kawasan Asia Tenggara itu ia melanjutkan, pertemuan yang difasilitasi oleh JHSPH Amerika, The Union dan Udayana Central Unud itu akan lebih menitikberatkan pada leadership.

"Tujuannya lahir kebijakan menghilangkan, paling tidak mengurangi berbagai hal yang berkaitan dengan konsumsi tembakau dan rokok di negara-negara Asia Pasifik," katanya.

Dorong Aliansi Global

insentif bagi pemda yang tolak iklan rokok
Peserta pertemuan The 2018 Asia Pacific Tobacco Control Leadership Program (Dewi Divianta/Liputa6.com)

Di Indonesia sendiri, belum semua daerah memberlakukan pembatasan tembakau atau rokok. Namun, ada beberapa daerah yang bisa melakukan pengendalian terhadap konsumsi rokok dan tembakau.

"Di beberapa daerah di Pulau Jawa ada peraturan desa yang melarang dan mendorong masyarakat untuk tidak merokok. Kabupaten juga sekarang membuat asosiasi yang tidak mau menerima iklan rokok. Ini hal baik,"paparnya.

Pada forum ini, masing-masing delegasi akan memaparkan agenda kerja yang sudah dilakukan dalam mengendalikan tembakau dan rokok.

"Apa yang kita lakukan di Indonesia juga kita share ke negara-negara lain yang ikut dalam pertemuan ini. Kita berharap semoga bisa menjadi aliansi di tingkat regional maupun global," harapnya.

Pada pertemuan itu, hadir di antaranya perwakilan dari Myanmar, India, Kaboja, Nepal, Vietnam, Timor Leste, Filipina, Singapura dan Indonesia.

Simak video menarik berikut:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya