Saat Jokowi Mengajak Perangi Fitnah dan Hoaks, Ribuan Pendukung Teriak Lawan

Liputan6.com, Bandung - Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi mengajak para pendukungnya melawan hoaks dan fitnah. Hal itu diungkapkan pasangan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 tersebut dalam Deklarasi Alumni Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jalan Dipatiukur, Minggu (10/3/2019).

Dalam pidatonya, ia mengajak para hadirin untuk memerangi hoaks yang sudah mengusik ketenteraman dan kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara.

"Coba bapak ibu saudara semuanya sebagai intelektual di negara ini harus berani menyuarakan yang benar itu benar, yang salah itu katakan salah. Saya juga tidak dingin dipuji-puji, kalau salah peringatkan bahwa pak Jokowi salah enggak apa-apa peringatkan," kata Jokowi.

Ia berharap informasi terkait dirinya dalam pencalonan presiden disampaikan dengan benar dan sesuai fakta. Menurutnya, kabar bohong dan fitnah sudah sampai ke akar rumput. Sehingga harus diperangi bersama.

"Coba kalau sekarang kita lihat yang namanya kabar hoaks, kabar fitnah, kabar bohong tidak hanya lewat media sosial tapi juga dari rumah ke rumah, pintu ke pintu. Ini sangat berbahaya sekali bagi persatuan kita bagi kerukunan kita sebagai sebuah negara besar. Oleh sebab itu harus kita perangi harus berani kita lawan," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat isu yang berkembangan belakangan menyudutkan dirinya. Misalnya, jika ia terpilih kembali memimpin pemerintahan maka suara azan akan dilarang serta pendidikan agama akan dihilangkan.

"Logikanya seperti apa pendidikan agama akan dihapuskan coba? Logikanya kan tidak masuk," ucapnya.

Untuk itu, Jokowi meminta agar masyarakat memerangi isu-isu yang tidak benar. "Tapi perlu bapak ibu ketahui 9 juta lebih masyarakat kita percaya itu. Kalau kita diam dan tidak melawan bisa menjadi 15 juta, 30 juta maka harus kita lawan," kata Jokowi yang disambut teriakan lawan oleh massa.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung soal isu kriminalisasi ulama. Menurutnya, hukum tidak memandang pada jabatan atau ketokohan seseorang. Ada menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR yang masuk penjara banyak.

"Saya sampaikan negara kita ini negara hukum, semuanya sama di mata hukum. Kalau ada yang salah ya pasti akan diperiksa dan diadili dan kalau salah betul diputuskan masuk sel. Ini negara hukum, jangan sampai ada isu-isu kriminalisasi ulama. Tidak ada yang namanya kriminalisasi ulama itu," jelasnya.

Ia pun mengajak agar masyarakat melawan isu-isu yang beredar dengan fakta dan data. "Harus disampaikan logikanya. Karena yang terkena biasanya masyarakat di bawah," ucap Jokowi.

Saksikan video pilihan berikut ini: