Dari Kisruh Papua hingga Ekonomi Syariah, Obrolan Bersama Ma'ruf Amin di Medan

KH Ma'ruf Amin mengatakan, masalah di Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang lebih humanis. Semua pihak harus bisa menahan diri, sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

oleh Reza Efendi diperbarui 30 Agu 2019, 08:00 WIB
Diterbitkan 30 Agu 2019, 08:00 WIB
Saat menghadiri acara wisuda Universitas Muslim Nusantara (UMN), KH Ma’ruf Amin menjelaskan soal ekonomi syariah/Reza Efendi
pemerintah punya komitmen tinggi untuk membangun ekonomi syariah. Hal ini terbukti dengan sejumlah lembaga yang dibentuk. Seperti halnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Liputan6.com, Medan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, KH Ma'ruf Amin, mengunjungi Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Pasangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini membahas dua hal, kisruh Papua dan ekonomi syariah.

Saat menghadiri acara wisuda Universitas Muslim Nusantara (UMN), KH Ma'ruf Amin menjelaskan soal ekonomi syariah. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia ini, ekonomi syariah punya potensi besar untuk berkembang di Indonesia.

"Saat ini sudah menjadi sistem ekonomi nasional. Sebab, ekonomi nasional kita menganut dua sistem, syariah dan konvensional," kata KH Ma'ruf Amin, Kamis (29/8/2019).

Dia mengungkapkan, pemerintah punya komitmen tinggi untuk membangun ekonomi syariah. Hal ini terbukti dengan sejumlah lembaga yang dibentuk. Seperti halnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

"LNKS itu ketuanya Presiden Jokowi. Ini membuktikan Presiden Jokowi juga punya komitmen untuk membangun perekonomian lewat sistem syariah," ucapnya.

KH Ma'aruf Amin berpandangan, hal tersebut menunjukkan antara syariah atau antara keislaman dan keindonesiaan tidak saling berbenturan, bahkan bersinergi.

"Insya Allah ke depan, juga akan dibentuk lembaga eksetutif yang bisa mengeksekusi langkah-langkah, yaitu lembaga pengembangan keuangan dan ekonomi syariah," ungkapnya.

KH Ma'aruf Amin juga menegaskan, di Indonesia soal syariah bukan masalah sepanjang akan diperjuangkan menurut mekanisme yang benar, yaitu melalui cara-cara yang demokrasi dan konvensional.

"Sepanjang tidak berbenturan konsensus dengan kesepakatan nasional," tegasnya.

Kisruh Papua

Suasana mencekam di Papua masih terus terjadi. Kericuhan terjadi di sela aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Waghete, Kabupaten Deiyai, Papua, Rabu, 28 Agustus 2019. Dalam peristiwa tersebut memakan korban jiwa.

KH Ma'ruf Amin mengatakan, masalah tersebut harus diselesaikan dengan cara-cara yang lebih humanis. Semua pihak harus bisa menahan diri, sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Bangsa Indonesia punya kesepakatan untuk saling toleransi, saling menghormati, dan santun.

"Makanya kembali kepada pokok, karena itu kalau ada kesalahan satu dua orang kita selesaikan. Tapi jangan merusak persatuan Indonesia," ungkapnya usai berkunjung ke Kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Nusantara, Kota Medan.

Cara-cara penyelesaian masalah dengan melakukan kekerasan atau bahkan merusak dan mengintimidasi menurut KH Ma’ruf Amin bukanlah ciri bangsa Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia memiliki kesepakatan bersama untuk saling toleransi menjadi satu bangsa, yang satu sama lain saling mengormati.

"Empat konsensus nasional atau empat pilar kita adalah Pancasila, Undangan-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas kesepakatan tersebut Indonesia dibangun. Jangan sampai keluar dari kesepakatan nasional itu. Jangan keluar dari empat pilar kebangsaan," ungkapnya.

KH Ma'ruf Amin berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar lebih bijak dalam menanggapi masalah yang terjadi di Papua. Jangan sampai masalah ini kian besar, yang justru mengancam keutuhan bangsa.

"Intinya kita saling menghormati. Jangan sampai merusak persatuan bangsa dan negara," KH Ma’ruf Amin menandaskan.

 

Simak video pilihan berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya