Rektor UGM Dikukuhkan Jadi Ketua Forum Rektor Indonesia  

Liputan6.com, Yogyakarta - Rektor UGM, Panut Mulyono melanjutkan Arif Satria Rektor IPB sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2021-2022. Pengukuhan dilaksanakan dalam Konferensi FRI 2021, Konvensi Kampus XXVII dan Temu Tahunan XXIII FRI 2020 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (27/7) dengan UGM sebagai tuan rumah. 

Dalam kesempatan itu, turut disampaikan pula Ketua FRI terpilih (elected) periode 2022-2023 yakni Rektor Universitas Airlangga, Mohammad Nasih. Panut mengatakan dalam pidatonya, perguruan tinggi atau akademisi harus progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi dari permasalahan bangsa.

"Melalui FRI ini mari bersama-sama kita bergerak secara kolaboratif agar potensi yang ada di masing-masing institusi kita bisa bersinergi sehingga dampaknya untuk kemajuan bangsa menjadi jauh lebih besar," tuturnya, Selasa (27/7/2021).

Ia mengatakan pendidikan tinggi saat ini tengah menghadapi tantangan yang luar biasa pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ia berharap lewat FRI bisa menjadi pelopor agar perguruan tinggi selalu inovatif untuk melihat sisi terang dari setiap persoalan yang dihadapi bangsa. 

Selain itu, FRI juga mengajak perguruan tinggi Indonesia untuk berpikir terbuka terhadap kompetisi serta menjadi adaptif tanpa mengesampingkan nilai dan karakter dasar yang menjadi ciri khas pendidikan tinggi Indonesia. 

"Kami mohon dukungan dan doa agar kita bisa menjadikan FRI ini sebagai sebuah rumah bersama yang senantiasa membuat kita progresif dalam menghadapi persoalan dan kolaboratif dalam memberikan solusi," urainya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berkesempatan membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia 2021. Ia menekankan perguruan tinggi harus progresif membangun cara kerja baru untuk menyiapkan masa depan mahasiswa dan bangsa Indonesia yang lebih maju.

Simak video pilihan berikut ini:

Forum Rektor Indonesia (FRI) menyampaikan lima rekomendasi kepada pemerintah terkait implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Rekomendasi ini disampaikan saat Konferensi FRI 2021. Ketua FRI 2020-2021, Arif Satria menyebutkan perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan cepat sehingga bisa berkontribusi maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. 

Sementara, di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini kebijakan MBKM dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh perguruan tinggi di Tanah Air. Oleh karena itu, FRI memandang terdapat lima hal penting yang perlu dilakukan pemerintah agar MBKM dapat berjalan optimal.

Pertama, kebijakan MBKM harus diikuti dengan otonomi kampus yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa kemerdekaan harus dimulai dari imajinasi dan keberanian melakukan hal-hal baru di luar kelaziman.

Kedua, perlunya regulasi dan deregulasi yang komprehensif di bidang pendidikan. Langkah yang sama juga perlu dilakukan untuk bidang lainnya seperti bidang ekonomi dan investasi.

Ketiga, penguatan pendidikan karakter dan kebudayaan. Sebab, keduanya merupakan kunci dalam dunia perguruan tinggi dan sinergi dengan gerakan nasional revolusi mental. 

"Untuk itu, FRI mengajak seluruh komponen bangsa untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila," tuturnya.

Keempat, pemerintah perlu menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dengan industri. Perlu adanya dorongan kuat dan sistematis bagi terjadinya kerja sama dunia pendidikan dan industri melalui penelitian yang berdampak pada eksekusi hilirisasi.

Kelima, pemerintah perlu memperluas alokasi sumber daya finansial untuk pembiayaan pendidikan. Utamanya, diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi jenjang S3 dalam negeri.

"Pemerintah juga perlu melakukan penataan kelembagaan riset komprehensif sehingga penelitian di Indonesia dapat berdampak dan mendunia untuk mencapai kemandirian di berbagai bidang kehidupan," dia memungkasi.