Digital Kito Galo, Akselarasi Keuangan Digital ala Bank Indonesia Sumsel

Liputan6.com, Palembang - Keuangan digital kini semakin masif digunakan, di tengah teknologi modern yang mempermudah transaksi melalui ponsel di tangan.

Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) pun melirik peluang tersebut, untuk terus mendongkrak akselarasi ekonomi keuangan digital di Sumsel.

Untuk itu, Bank Indonesia meluncurkan program Festival Ekonomi Keuangan Digital Sumsel, yang bertajuk Digital Kito Galo, dengan mengusung tema ‘Sinergi Akselarasi Ekonomi Keuangan Digital, Sumsel Maju Untuk Semua, Menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh’, yang diselenggarakan pada hari Rabu (1/12/2021) di Hotel Arista Palembang.

Kepala Bank Indonesia Sumsel Hari Widodo mengatakan, Festival Digital Kito Galo tersebut digelar 1-2 Desember 2021. Yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, dukungan, partisipasi dan kolaborasi pemangku kepentingan terhadap pembayaran sistem,” katanya.

Terlebih di tengah kondisi global domestik akibat COVID-19, warga Sumsel patut bersyukur. Karena perekonomian di Sumsel tumbuh dan baik.

Tercatat di Triwulan II 2021, sudah masuk zona ekonomi positif, kendati di Triwulan III sedikit melambat dibandingkan angka sebelumnya. Namun Bank Indonesia Sumsel memprediksi di Triwulan IV perekonomian bisa naik, akan terus tren membaik di sepanjang tahun 2021.

“Sejalan itu, penyelenggaraan nontunai traksaksi berjalan baik. Adaptasi masyarakat terhadap pembayaran nontunai dan transaksi uang elektronik sekitar Rp 1,68 Triliun, tumbuh 27,97 persen, e-Commerce Rp 1,9 Triliun atau tumbuh 89,72 persen,” ucapnya, Kamis (2/12/2021).

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Hari Widodo berharap harus segera digali sumber ekonomi baru, salah satunya dengan mendongkrak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi syariah.

Untuk mengakselarasi digitalisasi keuangan, Bank Indonesia Sumsel pun berkoordinasi dengan stakeholder di Sumsel. Hal tersebut berguna untuk percepatan dan implementasi pembayaran pada ekosistem 2021.

Seperti elektronisasi di pemerintah daerah, transportasi LRT dan jalan tol, bantuan sosial (bansos) nontunai dan bantuan jalan nontunai.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

“Di tahun 2021 ini, Bank Indonesia menghadirkan 18 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang tersebar di provinsi dan 17 kabupaten/kota di Sumsel. Padahal target awal hanya 3 TP2DD di Sumsel. Alhamdulillah, sekarang sudah terbentuk semua untuk mendukung digitalisasi pemerintah,” ujarnya.

Dia menuturkan, keberadaan TP2DD sangat banyak manfaatnya. Seperti merealisasikan transparansi, akuntabilitasi, menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti retribusi, parkir dan lainnya.

Hari Widodo mencontohkan, percepatan elektronisasi jalan tol, yang akan diterapkan di Tol Palembang-Inderalaya (Palindra). Bank Indonesia juga sedang mempersiapkan untuk pembayaran fully digital.

Menurutnya, sosialisasi dan edukasi serta program bansos nontunai ke penerima manfaat, menjadi penguatan, penguatan koordinasi bersama dinas sosial (dinsos) di masing-masing daerah di Sumsel. Serta, akan berkolaborasi dengan perbankan dan pemangku daerah masing-masing.

Per November 2021 ini, lanjut Hari Widodo, sudah ada sekitar 96,8 persen penggunaan QRIS tingkat nasional. Bahkan ada sekitar 1.938 unit masjid dan 101 gereja yang sudah memakai QRIS, untuk penyaluran bansos nontunai.

Hal tersebut didukung oleh beberapa aspek, seperti membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, pusat kuliner, kriya daerah, pendidikan dan agama, pasar tradisional dan lingkungan umum.

Untuk sinergitas dengan perbankan, Hari Widodo mengungkapkan, bisa menjadi backbone digitalisasi di Sumsel. Termasuk konteks mengembangkan kanal pembayaran baru QRIS.

“Kita mencapai 96,68 persen. Semoga capai target di akhir tahun. Sekarang pun sudah tinggi. QRIS kita dorong juga di berbagai komunitas, salah satunya di pasar tradisional di Sumsel,” ujarnya.

Saat ini, kata Hari Widodo, sudah banyak UMKM yang menggunakan QRIS, termasuk usaha makanan menggunakan gerobak. Kota Palembang Sumsel diakuinya memang mendominasi penggunaan QRIS, atau sebesar 65 persen.

Sedangkan di Banyuasin Sumsel, menjadi pengguna QRIS terbanyak kedua. Disusul berbagai daerah di Sumsel, seperti Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Komering Ulu (OKU) Sumsel sebesar 3-4 persen.

“Untuk adanya indikasi cyber crime, ketika kita melakukan suatu terobosan menghadirkan kebijakan baru, potensi resiko seperti apa sudah dipetakan. Kita melibatkan lembaga-lembaga perbankan dan nonperbankan. Yg kita atur secara ketat, dan akan terjaga sehingga bisa mengantisipasi cyber crime,” ungkapnya.

Dia mengakui juga, masih banyak warga Sumsel terutama di berbagai pelosok di Sumsel yang belum mengetahui keuangan digital. Bahkan ada sekitar 93 juta warga Sumsel yang belum memakai mbanking.

Sehingga, tugas berat Bank Indonesia dan perbankan lainnya, untuk meningkatkan literasi dan edukasi publik terkait keuangan digital, agar masyarakat Sumsel melek digital.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya mengharapkan, pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di Sumsel bisa sama-sama menyukseskan pembayaran digitalisasi.

“Ada banyak keuntungan, karena jika mengambil uang tunai dengan jumlah banyak, keamanannya tidak terjamin. Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengharapkan, pemerintah bisa jadi pelopor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumsel,” ujarnya.