Pengangguran di Indonesia Didominasi Lulusan Sarjana dan Diploma

Jumlah lulusan tingkat SMA atau Sarjana dan Diploma tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

oleh Yanuar H diperbarui 04 Mar 2023, 01:00 WIB
Diterbitkan 04 Mar 2023, 01:00 WIB
Job Fair
Sejumlah pencari kerja memadati arena Job Fair di kawasan Jakarta, Rabu (27/11/2019). Job Fair tersebut digelar dengan menawarkan lowongan berbagai sektor untuk mengurangi angka pengangguran. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Yogyakarta - Lulusan sarjana dan Diploma mendominasi jumlah pengangguran hingga 12 persen di Indonesia.  Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziah, mengatakan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini karena tidak adanya link and match dengan pasar kerja. 

“Kita masih punya PR (Pekerjaan Rumah) bahwa jumlah pengangguran lulusan  sarjana dan diploma masih di angka 12 persen karena tidak adanya link and match,” kata Ida kepada wartawan usai menghadiri upacara wisuda anaknya, Syibly Adam Firmanda, yang lulus sarjana psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, beberapa waktu lalu.

 Ida menjelaskan fakta bahwa jumlah kelompok pekerja saat ini didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan Sekolah Dasar. 

“Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan smp ke bawah, justru yang menganggur lulusan SMK, Diploma dan sarjana,” jelasnya.

Ia berharap dengan adanya program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI dapat mengurangi angka pengangguran dan banyak lulusan Diploma dan Sarjana yang diterima pasar kerja. 

“Saya kira dengan program pemagangan dilakukan anak-anak sudah dipersiapkan siapa kerja sebelum lulus.  Dengan MBKM mengurangi miss link and match, yang lulus hari ini tidak menambah pengangguran,” ujarnya.

Ida menyatakan dengan adanya program MBKM, harapannya program magang kerja bagi para mahasiswa bisa mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja. 

“Kita berharap pengangguran semakin turun, tidak ada target khusus,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan soal banyaknya buruh yang menjadi korban PHK akibat terkena dampak penurunan ekonomi global sekarang ini, Ida mengatakan pemerintah belum memikirkan untuk memberikan subsidi upah seperti dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya subsidi upah saat itu diberikan karena adanya kondisi pandemi dan penyesuaian kenaikan harga BBM. 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya