Distribusi Logistik dan Keamanan Siber Jadi Prioritas Pengamanan Pilkada 2024 di Jawa Barat

Liputan6.com, Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin meminta aparat untuk menjaga ketat distribusi logistik untuk Pilkada 2024 di Jabar.

Logistik Pilkada yang dimaksud antara lain dari mulai surat suara, kota suara, hingga alat pemungutan lainnya. Aspek tersebut dipandang salah satu yang sangat krusial.

"Harus dijaga dengan ketat," kata Bey Machmudin pada Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 di aula Ditlantas Polda Jabar, Kota Bandung, Senin (12/8/2024).

Pengamanan komprehensif dan koordinasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, dan tertib. Kepolisian, TNI, dan seluruh perangkat daerah mesti bekerja sama.

"Memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya pemilu," kata Bey.

Jabar tercatat memiliki jumlah pemilih sebanyak 35 juta orang dan lebih dari 73.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 27 kabupaten dan kota.

Bey menambahkan, pengamanan siber turut menjadi prioritas lainnya seperti potensi ancamannya dari penyebaran hoaks, disinformasi, dan upaya peretasan.

Seluruh instansi terkait didorong agar meningkatkan deteksi dini ancaman siber serta membangun sistem responsif terhadap segala bentuk gangguan di dunia maya.

"Kesadaran akan potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi harus diantisipasi dengan cermat baik itu dari ancaman siber, hoaks maupun potensi konflik sosial," ujarnya.

Bey menuturkan pula akan pentingnya kolaborasi lintas sektoral yang solid antarkomponen bekerja secara sinergis dalam satu komando yang terpadu.

"Jangan ada ego sektoral yang menghambat kelancaran operasi ini. Semua pihak harus berada di barisan yang sama, menjaga, dan melindungi hak pilih masyarakat dengan sebaik-baiknya," ungkap Bey.

Bey juga menyinggung soal partisipasi pemilih. "Kita harus mencegah potensi golput dengan memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat," jelas Bey.

Pada hari yang sama, secara terpisah, Pemerintah Kota Bandung menggelar acara Deklarasi Damai Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Bandung, di Hotel Horison, Senin 12 Agustus 2024.

"Pilkada di Kota Bandung tinggal menghitung hari, sekitar 105 hari ke depan. Tentunya kita harus juga berkaca Pemilu bulan Februari lalu, bisa selenggarakan damai dan kondusif," kata Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono.

Ia mengatakan, angka partisipasi pemilu pada Pilpres lalu mencapai 82,9 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 1.871.381 pemilih.

"Tentunya pada Pilkada serentak nanti akan lebih dioptimalkan untuk angka partisipasi dengan target di atas 90 persen, dengan penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 23 persen atau sekitar 436.000 yang semuanya adalah pemilih pemula," katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Bambang Sukardi menyampaikan, maksud dan tujuan deklarasi tersebut mewujudkan iklim politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi yang kondusif di Kota Bandung dalam menunjang visi pembangunan nasional beriringan dengan visi Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

"Tujuan adalah menyatukan komitmen semua pihak terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada berlangsung," kata Bambang.

Pelaksanaan kegiatan deklarasi damai pilkada serentak tahun 2024 tingkat Kota Bandung diikuti sebanyak 760 peserta, berasal dari Kepala OPD, camat, lurah, Kapolsek, Danramil se Kota Bandung, ketua dan pengurus partai politik.

Selain itu, hadir juga, Badan Adhoc KPU, Bawaslu se Kota Bandung , organisasi dan komunitas dan perwakilan pelajar SMA dan SMK di Kota Bandung.

Berikut Deklarasi Damai Pilkada serentak 2024:

1. Melaksanakan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil.

2. Menjaga kondusivitas Pilkada tahun 2024 agar berlangsung aman, tenang, damai dan bahagia sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

3. ⁠Menolak segala bentuk penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, politik uang, politisasi agama dan etnis.