Mahasiswa Papua di Bandung Gelar Aksi Damai, Menolak Lupa dan Kecam Tindakan Rasis

Liputan6.com, Bandung - Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Bandung menolak lupa atas kasus rasisme yang terjadi di Surabaya lima tahun lalu. Peringatan itu Kembali dilangsungkan tahun ini (16/8/2024) melalui aksi damai depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro.

Aksi damai berlangsung di pinggiran jalan, sebagian mereka membawa poster aksi, hamparan spanduk, lalu bergilir menyampaikan orasi. Dalam pernyataan sikap bersamanya, mahasiswa Papua mengecam rasisme dan berharap kasus-kasus rasis masa lalu tak lagi berulang di hari ini.

"Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan negara dan militer kepada rakyat Papua," seru pernyataan sikap mereka.

Diketahui, kejadian yang dialami mahasiswa Papua di asrama Jalan Kalasan, Surabaya, 2019 silam dinilai jadi semacam coreng pada bulan kemerdekaan kala itu.

Mahasiswa Papua di Bandung pun kembali mengabarkan, kejadian di Surabaya saat itu telah memantik aksi protes di berbagai wilayah dari Jakarta hingga tanah Papua.

Catatan mereka, pada 2019, tindakan rasis tersebut mendorong gelombang protes di 42 kabupaten-kota di Papua. Aksi pun terjadi setidaknya di 17 kota lainnya di Indonesia, bahkan digelar pula di 5 kota di luar negeri.

Gelombang protes itu satu suara, mengecam rasisme dan menuntut referendum bagi rakyat Papua. Kejadian rasis itu pun menjadi semacam tugu yang terus diperingati setiap tahun setelahnya, termasuk pada tahun ini di Bandung.

"Protes rakyat Papua terhadap isu rasisme itu bermula akibat sikap segelintir rakyat Indonesia dan oknum militer yang melakukan persekusi dan perlakuan rasis dengan label 'usir monyet' terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang berturut-turut pada tanggal 15-17 Agustus 2019," tulis mahasiswa Papua di Bandung dalam pernyataan sikapnya.

Simak Video Pilihan Ini:

Aksi mahasiswa Papua di Bandung tidak hanya menyuarakan kecaman terhadap tindakan rasis. Isu lain yang juga disampaikan lewat aksinya antara lain tentang penandatangannan New York Agreement antara Indonesia-Belanda, yang melibatkan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962 silam.

Perjanjian itu dinilai bermasalah karena "dilakukan tanpa melibatkan rakyat West Papua. Padahal, perjanjian tersebut berhubungan dengan keberlangsungan hidup dan masa depan rakyat dan bangsa West Papua".

Secara lengkap, lewat aksi di Bandung, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyatakan sikap politiknya sebagai berikut:

1. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.

2. Tutup PT. Freepor, BP, LNG Tangguh, dan semua perusahaan kelapa sawit dan pertambangan lainnya di atas tanah Papua.

3. Cabut UU Cipta Kerja, Otsus Papua dan DOB.

4. Tarik militer organic dan non-organic dari tanah West Papua.

5. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan negara dan militer kepada Rakyat Papua.

6. Usut tuntas, tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM.

7. Buka akses jurnalis nasional dan internasional seluas-luasnya di seluruh West Papua.

8. Hentikan keberlanjutan UU Otonomi Khusus Jilid I dan II.

9. PBB segera pengembalian wilayah West Papua dan tuntaskan masalah perjanjian The New York Agrement yang illegal.

10. Negara Indonesia segera hentikan segala upaya manipulative sejarah di Papua Barat maupun di kalangan Rakyat Indonesia.

11. Negara Indonesia segara hentikan manipulative informasi politik di Kawasan Asia-Pasifik dan kanca internasional lainnya terkait Papua Barat.