Cegah PSU di Perusahaan Seperti Pilpres, Polisi Minta Undangan Memilih Tidak Lewat Mandor

Liputan6.com, Pekanbaru - Sebanyak 31 tempat pemungutan suara (TPS) di PT Torganda, Kabupaten Rokan Hulu, pada pemilihan presiden dan legislatif lalu melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Ini menjadi catatan bagi kepolisian setempat agar pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak terjadi hal serupa.

Sebagai tindak lanjut, Kepala Polres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono memerintahkan Kasat Intelkam Polres AKP Bunyamin berkoordinasi dengan Camat Tambusai Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Bunyamin meminta kepada PPK Tambusai Utara dan jajaran mencocokkan data pemilih secara berkelanjutan di PT Torganda. Selanjutnya memperhatikan penyerahan formulir C6 atau undangan ke pemilih.

"Undangan pemilihan jangan dititipkan ke mandor PT Torganda untuk mengantisipasi adanya kesalahan administrasi," kata Bunyamin dalam sosialisasi Pilkada damai.

Menyikapi saran kepolisian, pihak kecamatan PPK, Panwascam hingga PPS dalam waktu dekat akan mendata ulang karyawan PT Torganda. Apalagi ada kabar sejumlah pekerja yang diberhentikan.

"Selanjutnya RT dan RW akan membuat surat pernyataan apakah yang di PHK masih di Rokan Hulu atau tidak, berikutnya singkronisasi data pemilih berkelanjutan," kata Kepala PKK Tambusai Utara Budi Rianto.

Simak Video Pilihan Ini:

Di sisi lain, Bunyamin meminta camat dan pegawai kecamatan serta desa menyukseskan Pilkada. Mereka diwajibkan netral sehingga bisa menjaga situasi jelang pencoblosan nanti.

Netralitas, khususnya bagi PNS di Rokan Hulu, harus dijaga mengingat adanya pasangan bakal calon yang merupakan incumbent. Ada pula pensiunan pegawai negeri sipil yang pernah menjabat berbagai posisi strategis.

Meskipun netral, lanjut Bunyamin, pegawai negeri sipil masih punya hak suara. Mereka diharap menyalurkan hak politiknya untuk memilih demi Kabupaten Rokan Hulu semakin maju

"Berikan hak suara karena itu untuk kebaikan," jelas Bunyamin.

Masyarakat dan pegawai negeri sipil juga diimbau menghindari politik uang. Jangan sampai uang membuat kepala daerah yang dipilih membawa ketidakbaikan bagi Rokan Hulu.

"Waspadai kabar hoax, politik identitas, kampanye hitam isu pemecah suku, agama, ras dan antar golongan, terangnya.