Kena Efisiensi Anggaran, Perpusnas Tetap Komit Bangun Budaya Baca di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berkomitmen untuk meningkatkan kecakapan literasi pada 2025. Pada tahun ini, Perpusnas mengusung tiga program prioritas yakni penguatan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi, pengarus-utamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan akreditasi perpustakaan.

Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan pihaknya mengutamakan pelayanan publik untuk tiga program prioritas tersebut meskipun mengalami efisiensi anggaran.

"Kegiatan literasi itu akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Akses masyarakat untuk bisa membaca di Perpustakaan Nasional, akses masyarakat bisa membaca di perpustakaan desa, kabupaten/kota, provinsi, tetap kami utamakan supaya mereka tetap memiliki kesempatan luas untuk meningkatkan budaya membaca dan kecakapan literasinya," kata Amin, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X DPR dan Perpusnas yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).

Amin menambahkan, perpustakaan akan selalu hadir bagi masyarakat baik dalam bentuk digital maupun cetak.

"Walaupun anggaran dipotong sebanyak 38 persen, tahun ini kami akan lebih fokus untuk mengolah buku cetak yang diserahkan sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam agar dapat segera dilayankan langsung dan dimanfaatkan secara digital," ungkapnya.

Dia juga memastikan anggaran untuk penyebaran seribu buku ke 10.000 lokus daerah tidak dikurangi. Untuk itu, hak membaca anak-anak Indonesia, terutama yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tetap terpenuhi.

"Kami jamin tidak ada pengurangan buku maupun lokasi, dan ini tersebar dari Aceh sampai Papua. Pengelola perpustakaan daerah juga kami berikan pelatihan tentang cara menyusun, memajang, dan melayankan buku melalui daring dengan memanfaatkan kawan-kawan yang terbentuk dalam Forum TBM. Ini merupakan satu upaya kami untuk menjamin agar literasi tetap berjalan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati mengatakan di tengah efisiensi anggaran, Perpusnas harus tetap hadir menjalankan fungsi pokoknya untuk meningkatkan literasi Indonesia.

"Dalam kondisi seperti ini harus ada pilihan strategis yang diambil agar Perpusnas dapat tetap berperan maksimal," ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mercy Chriesty Barends berharap, ke depan Perpusnas dan perpustakaan bisa lebih fokus ke digitalisasi bahan bacaan agar dapat lebih mudah dijangkau masyarakat.

"Mestinya roadmap-nya larinya ke digitalisasi agar masyarakat bisa lebih mudah menjangkau bahan literasi," tuturnya.

Legislator Fraksi Partai Nasional Demokrat Eva Stevany Rataba menambahkan kendati efisiensi anggaran terjadi, program literasi harus tetap dijalankan. "Dengan adanya efisiensi tentunya banyak program yang terdampak. Untuk itu kerja sama dengan sektor swasta, komunitas, sekolah, dan universitas perlu diperkuat guna mendukung peningkatan literasi di tengah masyarakat," sarannya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Gamal Albinsaid mengutarakan bahwa perpustakaan harus hadir dan menjadi solusi bagi masyarakat.

"Indikator keberhasilan perpustakaan bukan lagi mengenai jumlah pengunjung dan jumlah bukunya, tapi bagaimana perpustakaan mampu memberikan layanan yang konvergensi agar ketika masyarakat butuh, perpustakaan bisa men-deliver-nya," terangnya.

Dalam RDP tersebut, disebutkan bahwa Perpusnas TA 2025 mengalami rekonstruksi efisiensi anggaran sebesar Rp279.858.332.000 (38.78 persen). Dengan begitu, per 13 Februari 2025, alokasi anggaran yang dapat digunakan Perpusnas TA 2025 sebesar Rp441.826.148.000. Rekonstruksi efisiensi anggaran ini merupakan hasil rapat Perpusnas dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Komisi X DPR menyatakan memahami kondisi rekonstruksi efisiensi anggaran Perpusnas.

Pada APBN 2025, pagu Perpusnas TA 2025 sebesar Rp721.684.480.000 dan berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran harus melakukan penghematan sebesar 50 persen.

Sebelumnya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan efisiensi APBN 2025 sebesar Rp306,695 triliun. Inpres dikeluarkan pada 22 Januari 2025.

Selanjutnya, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Perpusnas merupakan salah satu lembaga yang terkena penghematan anggaran. Perkembangan terkini, dilakukan rekonstruksi efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang selanjutnya dibahas oleh komisi di DPR dengan K/L yang menjadi mitra kerjanya.