Profil Burhanuddin Abdullah Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara

Liputan6.com, Bandung - Presiden Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini, Senin (24/2/2025). Peresmiannya dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta.

“Peluncuran Danantara hari ini memiliki arti penting karena Danantara bukan sekedar badan pengelolaan investasi. Tapi jadi instrumen pembangun nasional,” kata Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, peluncuran Danantara dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Istana Kepresidenan.

Kemudian PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selain itu, sebelumnya diketahui Danantara dipersiapkan untuk mengelola aset hingga US$980 miliar atau setara Rp15.978 triliun.

Danantara berdiri dengan tujuan untuk menginvestasikan sumber daya alam serta aset negara ke proyek-proyek berkelanjutan serta berdampak tinggi di berbagai sektor mulai dari energi terbarukan, manufaktur, hingga produksi pangan.

Kehadirannya juga diharapkan bisa memperkuat sinergi antar BUMN serta meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Sementara itu, belakangan ini di media sosial warganet turut menyoroti sejumlah petinggi di Danatara.

Adapun salah satu nama yang jadi perhatian adalah Burhanuddin Abdullah yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara.

Berdasarkan informasi dari beberapa sumber, Burhanuddin Abdullah merupakan pria kelahiran 10 Juli 1947 di Garut, Jawa Barat. Sosoknya telah lama dikenal sebagai ekonom Indonesia.

Pria berusia 77 tahun itu bahkan telah berkarier di pemerintahan hingga bank sentral Indonesia. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI) di bawah pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid.

Kemudian pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode Mei 2003 hingga Mei 2008. Dia juga sempat menjadi Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia.

Selain itu, Burhanuddin dikenal juga sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia juga diketahui sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Burhanuddin Abdullah diketahui sebagai lulusan dari Universitas Padjajaran dan Michigan State University. Kemudian mengawali kariernya sebagai Staf Bagian Kredit Produksi, Urusan Kredit Umum Bank Indonesia.

Pria kelahiran 1947 itu kemudian mengisi sejumlah jabatan di dalam dan luar negeri. Burhanuddin tercatat pernah menjadi Kepala Bagian Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Urusan Luar Negeri BI pada 1994 hingga 1995.

Kemudian pernah menjabat jadi Wakil Kepala Urusan Luar Negeri BI dan Direktur Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia. Pada 2000 dia juga dipilih sebagai Deputi Gubernur BI hingga tahun 2001.

Burhanuddin pernah menjadi Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ini dia menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT PLN (Persero).

Meskipun memiliki karier yang cukup mentereng, Burhanuddin sempat terlibat kasus korupsi aliran dana BI. Dana yang digunakan merupakan milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp100 miliar.

Diketahui dana tersebut digunakan untuk bantuan hukum lima mantan pejabat BI, penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI, dan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia (UU BI).

Kemudian perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan para Deputi Gubernur BI yaitu Aulia Tantowi Pohan, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin. Sementara itu, Burhanuddin terbukti bersalah karena menyetujui pengambilan dana YPPI.

Melalui kasus tersebut, dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan kurungan dan pidana denda sebesar Rp 250 juta. Vonis tersebut diturunkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Adapun hakim menyatakan bahwa Burhanuddin tidak menikmati dana tersebut secara pribadi namun tetap bertanggung jawab terhadap pencairan dana.