Liputan6.com, Cirebon - Larangan study tour di Jawa Barat yang ditegaskan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi menuai reaksi dari sejumlah elemen masyarakat khususnya yang berhubungan dengan travel dan pariwisata di Cirebon.
Seperti disampaikan salah seorang pengelola Gua Sunyaragi Cirebon Jajat Sudrajat, mempertanyakan keputusan yang diambil Dedi Mulyadi sudah melalui kajian atau belum. Menurutnya, usaha yang berkaitan dengan travel memiliki banyak pengaruh ke saktor lain.
"Pariwisata itu leading sektornya banyak ada travel bus pelaku pariwisata UMKM sampai seniman budayawan juga. Nah, kebijakan tadi apakah sudah dipertimbangkan sebelumnya? Pariwisata itu konsepnya luas dan ini akhirnya berdampak," ujar Jajat Sudrajat di Cirebon, Kamis (6/3/2025).
Advertisement
Baca Juga
Ia mengaku sangat menyesalkan keputusan yang diambil Dedi Mulyadi terkait larangan study tour di Jawa Barat. Sebab, secara tidak langsung akan berimbas kepada sektor pariwisata.
Baginya, Gua Sunyaragi merupakan salah satu situs sejarah Cirebon yang ikonik dan banyak pengunjung selain ke Keraton. Ia khawatir, pengunjung yang datang ke Gua Sunyaragi khususnya rombongan study tour akan tidak lagi datang.
"Kalau hanya gara-gara harga paket study tour sekian jangan dengan emosi mengambil keputusan pariwisata konsepnya luas. Kalau sampai saya Gua Sunyaragi di Cirebon Jawa Barat diboikot, orang Jakarta, Jawa Tengah agar tidak berkunjung ke Gua Sunyaragi apakah Gubernur tanggung jawab," ujar Jajat kesal.
Pada kesempatan tersebut, ia menyebutkan, selama ini, kunjungan wisata rombongan study tour ke Gua Sunyaragi sebagian besar dari Jabodetabek dan Jawa Tengah. Jajat berujar tidak menutup kemungkinan larangan study tour juga memengaruhi pengunjung umum yang datang ke Gua Sunyaragi.
Upaya Gua Sunyaragi
Sejauh ini, kata dia, Gua Sunyaragi terus berupaya eksis memperkenalkan diri sebagai salah satu situs sejarah di Cirebon melalui medsos hingga media publikasi.
"Tapi bagaimana kalau istilahnya mau maju tapi pengunjung tidak ada kemudian ada aturan kalau semua kepala daerah Bupati/ Wali kota se Jabar harus nurut kebijakan Gubernur kalau tidak nurut kena sanksi. Tolonglah pejabat publik berfikir dalam-dalam apa dampaknya jangan mentang-mentang menjabat jadi seenaknya," ujar Jajat.
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 Dedi Mulyadi menegaskan sekolah dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan pungutan, termasuk study tour hingga renang.
"Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa," kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Jumat, 7 Februari 2025.
Selain itu, Dedi juga melarang sekolah menjadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Menurutnya, hal-hal semacam itu akan selalu menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya berdampak pada tekanan psikologi para guru.
"Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam," ucapnya.
Advertisement
