2 Anak Usaha akan IPO, Adhi Karya Incar Dana Rp 5 Triliun

Dana IPO anak usaha Adhi Karya akan digunakan untuk pengembangan proyek Transit Oriented Development (TOD).

oleh Bawono Yadika diperbarui 01 Feb 2019, 20:43 WIB
Diterbitkan 01 Feb 2019, 20:43 WIB
inergi Anak Usaha Adhi Karya Bangun LRT City Green Avenue
Sebuah maket plan tower apartemen dipamerkan pada pameran Indonesia Property Expo 2018 di JCC Jakarta, Senin (24/9). Dua anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk bersinergi membangun LRT City Green Avenue di Bekasi Timur. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) terhadap dua anak usahanya yaitu PT Adhi Persada Gedung (APG) dan PT Adhi Commuter Properti (ACP). Adapun aksi korporasi tersebut, akan dilakukan pada semester II 2019.

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menuturkan, jumlah saham yang akan dilepas kepada publik mencapai Rp 30 persen dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah IPO. Dari IPO kedua anak usahanya ini, manajemen ADHI menargetkan perolehan dana sebesar Rp 5 triliun.

"Sekitar 30 persen untuk keduanya. APG kira-kira (target dana) sebesar Rp 2 triliun. Sedangkan ACP (target dana) di atas Rp 3 triliun," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Terkait penggunaan dana IPO, diantaranya akan digunakan untuk pengembangan proyek Transit Oriented Development (TOD). Itu antara lain adalah pembelian tanah di daerah proyek TOD.

"Belanja tanah di daerah TOD kan sangat bagus sekali. Jadi buat kebutuhan TOD saja," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Lepas 51 Persen Saham Adhi Karya

Adhi Karya
Ilustrasi Adhi Karya (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Pemerintah Indonesia secara resmi telah melepas 51 persen saham di PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Keputusan tersebut disepakati oleh para pemegang saham di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan, RUPSLB ini diselenggarakan atas permintaan pemegang saham perseroan berdasarkan surat Menteri BUMN RI No. S-825/MBU/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Permintaan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa.

"Agenda RUPSLB hari ini adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Infrastruktur (Holding Infrastruktur)," tuturnya di Jakarta, Jumat (1/2/2019). 

Pemerintah akan mengalihkan seluruh saham seri B atau setara 51 persen sebagai setoran modal pada PT Hutama Karya (Persero) Tbk.

"Pengalihan kepemilikan saham tersebut merupakan tindakan pemerintah yang akan dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Adapun sebagai informasi, setelah proses pengalihan saham ini tuntas, maka secara resmi PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi Induk Usaha (Holding) BUMN di sektor infrastruktur.

Anggota Holding BUMN Infrastruktur bersama dengan Adhi Karya itu antara lain terdiri dari PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Yodya Karya Tbk, dan PT Indra Karya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya