Sritex Tutup Operasi dan PHK Massal, Bagaimana Nasib Investor?

Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara mengenai nasib saham PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Teranyar, perseroan akan melakukan penutupan operasi per 1 Maret 2025. Alhasil, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tak terhindarkan.

Menanggapi kondisi terkini Sritex, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan Sritex sebelum melakukan delisting pada saham SRIL.  Nyoman juga mengungkapkan pihaknya sempat bertemu dengan manajemen Sritex untuk memastikan kelanjutan perusahaannya.

"Sudah kami panggil sebelumnya, sudah datang. Kami proses seperti umumnya perusahaan lain. Kita inquiry lewat keterbukaan informasi, kami lakukan proses seperti visit, untuk kemudian nanti kami ambil tindakan," kata Nyoman, dikutip Jumat (28/2/2025).

Sebelum melakukan delisting, bursa akan berkolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk profesi penunjang pasar modal. Hal ini diharap dapat memastikan keputusan tepat dan sesuai prosedur. Bursa sebelumnya telah melakukan penghentian sementara atau suspensi saham SRIL sejak 18 Mei 2021.

Saat itu, suspensi dilakukan lantaran perseroan tersanding persoalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Belakangan, Bursa kembali mempertegas adanya suspensi saham SRIL, sesuai dengan putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober 2024 yang menyatakan Perseroan selaku pihak termohon pembatalan homologasi berada dalam keadaan pailit.

Sehubungan dengan putusan pailit, adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha dan informasi material yang belum dipublikasikan secara merata, maka Bursa memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) di seluruh pasar hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Status pailit Sritex memberikan dampak signifikan bagi pasar modal Indonesia. Saham SRIL telah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 18 Mei 2021, menyebabkan kerugian bagi investor publik yang masih memegang 8,15 miliar lembar saham atau setara 39,89% kepemilikan.

PT Huddleston Indonesia sebagai pengendali utama masih memegang 59,03% saham, sementara generasi kedua Keluarga Lukminto yakni Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto masing-masing memiliki 0,53% dan 0,52% saham.

Dalam kesempatan yang lain, Nyoman mengatakan agar perusahaan yang berpotensi delisting agar melakukan pembelian kembali saham perusahaan atau buyback.

Pernyataan itu menanggapi pengumuman OJK mengenai sejumlah perusahaan tercatat yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Agar delisting berhasil, lanjut Nyoman, sehingga perlu ada pihak yang siap melakukan pembelian kembali. Diharapkan, pihak yang akan mengeksekusi pembelian kembali diutamakan dari pihak internal perusahaan yang akan delisting.

"Kita sangat mengharapkan pelaksanaan delisting itu berhasil. Bagaimana biar berhasil, ya proses buybacknya tercapai. Bagaimana buybacknya tercapai, ya yakinkan bahwa ada pihak yang ditunjuk untuk buyback," kata Nyoman.

Sebelumnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex ternyata tidak bisa keluar dari jerat pailit. Alhasil, perusahaan grup Sritex harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.665 karyawannya.

Keputusan PHK lebih dari 10 ribu karyawannya itu disampaikan oleh kurator kepailitan Sritex. Adapun proses PHK dilakukan mukai 26 Februari 2025.

Informasi PHK disampaikan tim kurator kepada karyawan Sritex melalui surat bernomor 299/PAILIT-SSBP/1l/2025 yang diterbitkan 26 Februari 2025. Tim kurator terdiri dari Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin.

"Memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perusahaan dalam keadaan Pailit," seperti tertulis dalam poin 3 surat tersebut, Jumat (28/2/2025).

Sejak Januari 2025

Informasi, PHK dalam grup Sritex sudah terjadi sejak Januari 2025. Hal itu dengan merumahkan 1.065 karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian, pada Februari 2025, terjadi PHK di 4 perusahaan grup Sritex lainnya. Berikut rinciannya:

PHK Januari 2025

PT. Bitratex Semarang 1.065 orang

PHK 26 Pebruari 2025

PT. Sritex Sukoharjo 8.504 orang

PT. Primayuda Boyolali 956 orang

PT. Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang

PT. Bitratex Semarang 104 orang

Dengan demikian, jumlah total PHK pada perusahaan grup Sritex mencapai 10.665 orang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tetap beroperasi. Dia juga meminta perbankan dan kurator kasus kepailitan Sritex bisa membahas secara serius hal tersebut.

Airlangga bilang, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan soal Sritex pailit. Namun, dia berharap perusahaan tekstil raksasa itu tidak berhenti beroperasi.

"Tentu kita mengapresiasi hukum. Namun pemerintah minta perusahaan tetap berjalan dan tidak ada penghentian operasional," kata Airlangga di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Dia turut meminta pihak perbankan selaku kreditur Sritex bisa duduk bersama dengan kurator yang ditunjuk menangani kepailitan perusahaan itu.

"Pemerintah sudah meminta kepada pihak kurator maupun perbankan untuk melakukan pembicaraan," ucapnya.

"Tentunya kalau going concern itu pekerjanya akan terlindungi," imbuhnya.

Pantau Kasus Sritex

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya masih memonitor kasus Sritex. Dia juga terus berkoordinasi dengan Menko Airlangga.

"Itu masih kita monitor, belum ada sesuatu yang benar-benar secara ini bisa kita ini ya. Jadi itu dinamika, kita lihat aja dulu. kita sedang komunikasi ke Kemenko (Perekonomian)," jelasnya.

Dia tetap berupaya ada solusi terbaik soal kasus Sritex. Salah satu yang jadi perhatiannya adalah tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Nanti kita lihat lah kendalanya di mana dan solusi terbaiknya seperti apa," ungkap Airlangga Hartarto.