Kasdam Brawijaya Bakal Beri Sanksi Jika Oknum TNI Terlibat Insiden Asrama Papua

Liputan6.com, Surabaya - Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/ Brawijaya, Brigjen TNI Bambang Ismawan yang mewakili Pangdam V/ Brawijaya, mendampingi Gubernur Khofifah menyambut kedatangan rombongan anggota DPR RI Dapil Papua di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu, 21 Agustus 2019. 

Usai pertemuan tersebut, Bambang menyampaikan, pihaknya masih memproses penyelidikan ada indikasi keterlibatan personil TNI di dalam kejadian di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. "Kami sampaikan bahwa sekarang dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan," tutur dia.

Bambang mengatakan, pihaknya tidak ada maksud untuk menutupi dan melindungi anggota.

"Nanti pada saatnya akan kami sampaikan. Kalau memang anggota kami terbukti bersalah akan kami beri hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan," kata dia.

Bambang menuturkan, seperti yang disampaikan Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan,  pemeriksaan elektronik itu tidak bisa dibuktikan seketika itu juga. "Oleh karena itu kami minta bersabar, nanti pada saatnya akan kami sampaikan," ujar dia.

Ia menegaskan, saat ini pemeriksaan yang dilakukan adalah seputar video saja. Selanjutnya, ketika sudah diperiksa, hasilnya akan disampaikan.

"Namun pemeriksaan intern tetap dilakukan tapi kami masih belum bisa menentukan siapanya itu, harus kita dalami dulu," katanya.

Bambang kembali menegaskan, jika ada anggotanya yang terbukti bersalah, hukumannya akan sesuai dengan tingkat kesalahan.

"Hukuman itu macam - macam, bisa juga berupa pencopotan jabatan, dan sebagainya," ucapnya.

"Kita juga sudah meminta keterangan saksi dari masyarakat, siapa saja yang melihat kejadian itu dan seterusnya," ia menambahkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memastikan Jawa Timur menjadi tuan rumah pertemuan dan silaturahim membahas penyelesaian tentang persoalan di Papua serta Papua Barat. Pertemuan itu ditargetkan berlangsung akhir bulan ini.

"Kami usahakan akhir Agustus 2019. Cuma, jadwalnya kami serahkan sepenuhnya ke Gubernur," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa 20 Agustus 2019, dilansir Antara.

Selain Gubernur Jatim sebagai tuan rumah, akan hadir pada pertemuan itu adalah Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memberikan jaminan bagi warga Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Timur dan sebaliknya, warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengaku siap menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan persoalan di Papua, sekaligus menggagas adanya sister province antara Jatim dan Papua serta Papua Barat.

"Biasanya sister city itu dengan luar negeri, tapi sekarang provinsi dengan provinsi. Jadi, akan ada provinsi kembar antara Papua Barat dan Jatim, lalu Papua dan Jatim. Jadi, bisa saja kerja sama di dunia pendidikan hingga life skill vocasional training," katanya.

Dia mengatakan pihaknya akan segera mengatur waktunya dan berkoordinasi intensif dengan Mendagri.

"Saya berharap tidak terlalu lama dan formatnya nanti ada kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan hingga sumber daya manusia," kata mantan menteri sosial tersebut.