Kapolda Jatim Jelaskan Kronologi Insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Liputan6.com, Surabaya - Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Luki Hermawan menceritakan, kronologi kejadian yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya pada akhir pekan ini. 

Kronologi tersebut disampaikan supaya video viral hoaks tentang kejadian tersebut yang saat ini masih bergulir di Papua, bisa terkonfirmasi dan warga Papua tidak termakan informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.  Luki menyampaikan,ada mobilisasi massa pada 15-16 Agustus 2019. Kemudian mobilisasi itu berlanju pada 17 Agustus 2019.

"Jadi memang tanggal 16 itu, kami dari TNI dan Polri memang menjaga masyarakat, ormas dan yang lain untuk tidak masuk ke tempat asrama," tutur Luki mendampingi Gubernur Khofifah usai pertemuan dengan rombongan anggota DPR RI Dapil Papua di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu, 21 Agustus 2019.

Penjagaan pada 16 Agustus 2019 berakhir sekitar pukul 21.00 WIB. Kemudian tidak ada kegiatan dan pengepungan. 

"Nah ini yang beredar bahwa di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya itu dikepung selama 24 jam lebih. Jadi, semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik kepada warga Papua," kata Kapolda. 

Selanjutnya, sekitar pukul 01.00 WIB, anggota polisi melihat ada seseorang yang hendak mengirim makanan ke dalam asrama mahasiswa Papua. 

Polisi langsung memeriksa makanan tersebut dan memastikan, di dalam makanan tersebut tidak ada benda atau hal-hal lainnya, supaya tidak menimbulkan bahaya yang tidak diinginkan. 

"Setelah kami periksa makanan tersebut, ternyata memang permintaan dan tidak ada masalah, maka kita persilahkan masuk. Ini langkah kami yang kita lakukan terkait berita yang simpang siur," ujar Luki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Dalam pertemuan dengan Anggota DPR RI Dapil Papua, Luki kaget kalau hoaks di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya masih beredar.

"Kami tadi agak kaget juga bahwa berita viral tentang hoaks di asrama mahasiswa Papua di jalan Kalasan Surabaya, sampai hari ini masih terus bergulir di Papua," tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa asal Papua yang tinggal di asrama jalan Kalasan Surabaya, menolak kedatangan rombongan anggota DPR RI, Rabu, 21 Agustus 2019. 

Gerbang asrama mahasiswa Papua tersebut tertutup rapat. Di depan pagar ada seperti spanduk berukuran besar dengan tulisan Siapapun yang datang kami tolak.

"Kami tak ketemu bukan berarti gagal, ini kesempatan yang tertunda saja. Karena kami datang tiba-tiba," tutur Jimmy Damianus Ijie yang juga politikus PDIP. 

Jimmy menambahkan, ia akan merencanakan lebih matang pertemuan tersebut. Sebab, kata dia, dalam adat Papua, harus ada prosesi tertentu dulu agar tamu diterima oleh tuan rumah. "Nanti kami bicarakan secara internal dulu masalah ini," kata Anggota Komisi X DPR RI itu. 

Sementara itu, Fadli Zon yang turut dalam rombongan tersebut menyampaikan, kedatangannya bersama anggota Dewan dapil Papua ini bermaksud ingin mendengarkan apa yang terjadi langsung dari mahasiswa.

"Kami tak hanya ketemu mahasiswa, tapi juga pemda, gubernur dan pihak-pihak lain yang terkait. Tidak hanya mendengar dari media saja," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memastikan Jawa Timur menjadi tuan rumah pertemuan dan silaturahim membahas penyelesaian tentang persoalan di Papua serta Papua Barat. Pertemuan itu ditargetkan berlangsung akhir bulan ini.

"Kami usahakan akhir Agustus 2019. Cuma, jadwalnya kami serahkan sepenuhnya ke Gubernur," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa 20 Agustus 2019, dilansir Antara.

Selain Gubernur Jatim sebagai tuan rumah, akan hadir pada pertemuan itu adalah Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memberikan jaminan bagi warga Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Timur dan sebaliknya, warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengaku siap menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan persoalan di Papua, sekaligus menggagas adanya sister province antara Jatim dan Papua serta Papua Barat.

"Biasanya sister city itu dengan luar negeri, tapi sekarang provinsi dengan provinsi. Jadi, akan ada provinsi kembar antara Papua Barat dan Jatim, lalu Papua dan Jatim. Jadi, bisa saja kerja sama di dunia pendidikan hingga life skill vocasional training," katanya.

Dia mengatakan pihaknya akan segera mengatur waktunya dan berkoordinasi intensif dengan Mendagri.

"Saya berharap tidak terlalu lama dan formatnya nanti ada kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan hingga sumber daya manusia," kata mantan menteri sosial tersebut.