PBB Pesimistis Kans Solusi Dua Negara Israel-Palestina Semakin Tipis, Respons Global?

Liputan6.com, Jakarta - Isu Palestina kembali jadi sorotan dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB. Konflik Israel-Palestina telah menjadi salah satu isu global paling kompleks dan berkepanjangan. 

Koordinator khusus untuk proses perdamaian Timur Tengah, Sigrid Kaag mengungkap bahwa dampak dari konflik, situasi di Gaza, perluasan permukiman Israel dan ancaman aneksasi Tepi Barat semakin menjauhkan solusi dua negara.

Kaag memperingatakan bahwa peluang tercapainya solusi dua negara bagi warga Israel dan Palestina kian kecil.

"Masyarakat di wilayah ini dapat keluar dari periode ini dengan damai, aman dan bermartabat. Namun, ini mungkin merupakan kesempatan terakhir kita untuk mencapai solusi dua negara," jelas Kaag dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (27/2/2025).

"Jadi, juga merupakan niat saya untuk mengingatkan dewan bahwa mengeluarkan pernyataan adalah satu hal, tetapi kita membutuhkan tindakan," imbuh Kaag."Dan solusi dua negara sebagai solusi yang layak, secara geografis, semakin redup di depan mata kita. Dan kata-kata saja tidak akan menyelesaikannya. Dibutuhkan keterlibatan politik dan diplomasi yang aktif."

Meski PBB pesimistis, kans solusi dua negara untuk mencapai perdamaian bagi Palestina sepertinya makin tipis. Padahal selama beberapa dekade, solusi dua negara dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menenangkan kawasan.

Sejak tahun 1947, PBB telah mengusulkan rencana pembagian negara Yahudi dan negara Arab di wilayah Palestina. Namun pihak Arab menolak rencana ini, yang juga akan menempatkan kota Yerusalem di bawah administrasi internasional.

Dengan adanya Perjanjian Oslo tahun 1993, solusi dua negara nampaknya dapat dicapai untuk pertama kalinya sejak tahun 1948. Tentara Israel menarik diri dari sebagian Tepi Barat. Otoritas Palestina (PA) yang baru dibentuk kini dapat mengelola sekitar seperlima wilayah tersebut, dan memperoleh kendali parsial atas seperlima wilayah lainnya.

Namun, provokasi politik, serangan teroris dan pembangunan lebih banyak permukiman, terutama pembunuhan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tahun 1995 oleh ekstremis sayap kanan Israel, menghancurkan harapan bahwa solusi dua negara akan menjadi jelas di beberapa titik. Di kedua sisi, penentang perjanjian berhasil mencegah perjanjian lebih lanjut.

"Solusi dua negara masih merupakan ide bagus," kata pakar politik Israel Mairav Zonzsein dari International Crisis Group. "Apakah hal ini dapat dilaksanakan tergantung pada apakah kedua belah pihak dan komunitas internasional bersedia mengerahkan modal politik dan energi mereka untuk mewujudkannya. Banyak orang saat ini tidak percaya hal ini mungkin terjadi."

Sejauh ini belum ada respons dunia internasional terkait kans tipis solusi dua negara bagai Palestina.

Di Dewan Keamanan, Kaag juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang perluasan operasi militer Israel di Tepi Barat yang dimulai pada tanggal 21 Januari, khususnya di wilayah Jenin, Tubas dan Tulkarm.

"Pasukan Israel telah mengerahkan serangan udara dan senjata berat lainnya, sementara militan Palestina telah menggunakan bom rakitan dan melakukan serangan penembakan," katanya.

"Hal ini terjadi bersamaan dengan berlanjutnya kekerasan dan intimidasi oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dan serangan warga Palestina terhadap warga Israel."

Kaag mengatakan bahwa gencatan senjata tiga tahap dan kesepakatan pembebasan sandera harus dilaksanakan, dan kembalinya pertempuran harus dihindari dengan cara apa pun.

"Saya menyerukan kepada kedua belah pihak untuk sepenuhnya menghormati komitmen mereka terhadap kesepakatan gencatan senjata dan menyelesaikan negosiasi untuk tahap kedua," katanya.

"Saya memuji para mediator Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat atas kerja keras mereka dalam mengamankan tahap pertama dan mengupayakan tahap kedua."

Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (75) atau yang akrab disapa SBY menilai two state solution atau solusi dua negara adalah opsi terbaik yang dapat diterima kedua belah pihak, sekalipun masih terdapat tantangan besar.

SBY menuturkan secara umum terdapat dua aliran pemikiran dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Pertama, two state solution, yaitu dua negara berdaulat yang hidup berdampingan, Israel dan Palestina. Kedua, one state solution, yaitu hanya satu negara, Israel saja atau Palestina saja. 

"Meskipun tidak kecil tantangannya karena ada yang tidak setuju dengan two state solution, menurut saya itulah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, Israel maupun Palestina," ujar SBY dalam program Bincang Liputan6.

SBY mengakui implementasi two state solution tidak mudah. Di Israel, kelompok garis keras yang dominan menolak keberadaan negara Palestina. Sementara di Palestina, kelompok seperti Hamas juga menentang two state solution dan menginginkan hanya satu negara, yaitu Palestina.

"Mereka dominan. Mereka keras. Oleh karena itu, terwujud atau tidak terwujudnya itu (two state solution) bergantung kepada Israel dan Palestina," tegas SBY, seraya menekankan konsensus internal di kedua pihak sangat penting.

Indonesia, sebut SBY, konsisten mulai dari era Bung Karno hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat.

"Kita juga aktif di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Aktif berdiplomasi di Timur Tengah. Aktif di Forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," tutur SBY.

Dukungan terhadap solusi dua negara juga disampaikan oleh Presiden Prabowo di World Government Summit 2025. Menlu Sugiono pun menyuarakannya sebagai jalan terbaik menuju  perdamaian abadi.

Guru Besar dalam bidang Geopolitik Timur Tengah Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, MA menyebut bahwa solusi dua negara tidak adil bagi Palestina. Terlebih, ia menyebut bahwa wilayah Palestina kini tinggal kurang lebih satu per tiga dari wilayah yang sebelumnya jauh lebih besar.

"Penyelesaian Two States Solution (solusi dua negara) sebenarnya tidak adil bagi Palestina karena wilayah Palestina saat ini tinggal kurang lebih 1/3 dari wilayah Palestina ketika pembagian menurut Partition Plan PBB di tahun 1947," kata Prof. Siti kepada Liputan6.com, Jumat (28/2/2025).

"Sementara jumlah Penduduk Palestina lebih sedikit dari jumlah orang Yahudi (Orang Palestina 7.250.000, Orang Yahudi 7.200.000). Beberapa Data menunjukkan jumlah orang Israel 9,2 Juta , orang Yahudi 70 persennya)."

"Intinya orang Yahudi sudah mendiami wilayah yang sangat luas. Jika nanti masing masing menjadi negara yang merdeka maka pambagian wilayah sangat tidak adil. Oleh karena itu solusi ini harus berdasarkan Data Demografi dan wilayah yang pasti."

Prof. Siti juga menekankan bahwa alternatif yang baik bagi kedua belah pihak ialah "One Democratic State" dimana bangsa Palestina dan Yahudi hidup bersama di negara yang demokratis.

"Baik orang Yahudi maupun Palestina hidup berdampingan secara damai. Pemimpin dipilih secara demokratis atau dengan perjanjian seperti pemerintahan Lebanon," kata Prof. Siti.

Dampak ketidakpastian dari konflik berkepanjangan ini menurutnya akan mengakibatkan tidak adanya prospek perdamaian.

"Negara Adikuasa sebenarnya mempunyai kesempatan untuk berperan menyelesaian sebagai mediator yang tidak memihak. Lepaskan semua dukungan pada kedua belah pihak AS menghentikan dukungannya terhadap Israel dan negara Arab ( jika ada ) menghentikan dukungannya pada Palestina, Yahudi dan Palestina akan mempunyai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik mereka."

Sementara itu, pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu menyebut bahwa AS masih sangat punya pengaruh besar dalam terwujudnya solusi dua negara.

"AS adalah sekutu Israel dan selain melakukan pembiaran atas kolonialisme Israel. AS era Trump jilid 2 bahkan memberi jalan lain supaya Israel lebih cepat mengambil alih Gaza," kata Dinna.

"Kalau Rusia, tipis dampaknya. Rusia masih disibukkan dengan Ukraina dan selama ini Rusia tidak punya ambisi terlalu besar seperti AS atas TImur Tengah. Ambisi Rusia ada di Eropa."

Saat ditanya soal solusi yang lebih realistis, Dinna menyebut jawabannya bukan Palestina yang menyerah untuk diambil wilayahnya oleh Israel.

"Palestina itu statusnya terjajah, jadi memang harus ada yang membangunkan negara-negara dunia bahwa yang dilakukan AS itu adalah pelanggaran atas prinsip-prinsip piagam PBB," ujar Dinna.

"Realistisnya mungkin memang PBB harus dirombak dan diakui saja tidak lagi optimal sehingga harus ada restrukturisasi. Dibikin saja oleh kesepakatan negara-negara non P-5 bahwa dunia kacau gara-gara negara P-5 tidak memegang janjinya di piagam PBB."

Dinna juga mengingatkan dampak jangka panjang dari ketidakpastian perdamaian di Palestina.

"Dampak jangka panjang dari ketidakpastian ini adalah negara-negara Timur Tengah akan makin mencari selamat sendiri sehingga Palestina makin minim kesempatannya untuk punya kedaulatan apalagi negara."

"Sedih sekali. Sebenarnya negara-negara Timur Tengah harusnya sadar bahwa Trump tidak mungkin sanggup melakukan perang terbuka. Jadi momen-momen sekarang harusnya dijadikan kartu truf oleh negara-negara Timur Tengah untuk menakut-nakuti Trump dan Amerika Serikat akan risikonya bila AS terus saja secara sewenang-wenang minta jatah pengelolaan wilayah, bahkan negara, di Timur Tengah."