1.200 Satgas Pematusan Siap Tangani Persoalan Air di Surabaya

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 1.200 satuan petugas (Satgas) pematusan di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya disiagakan untuk menangani persoalan saluran air di semua wilayah Kota Pahlawan Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya, Erna Purnawati mengatakan, dari 1.200 satgas pematusan tersebut, sekitar 370 satgas di antaranya bertugas sebagai operator alat berat, drive dan operator pompa.

"Para petugas itu tersebar di seluruh kawasan kota Surabaya. Jadi kan ada rayon-rayonnya," kata Erna, dilansir dari Antara Selasa, (8/10/2019).

Menurut dia, biasanya satgas tersebut membantu kerja bakti di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RW) di sejumlah perkampungan Kota Surabaya pada akhir pekan atau Sabtu dan Minggu.

"Biasanya pengurus RT dan RW minta bantuan ke kita, ya kita bantu," katanya di Surabaya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Sedangkan untuk penanganan banjir di Surabaya khususnya menjelang musim hujan, Erna mengatakan, Satgas Pematusan mempunyai prioritas wilayah mana saja yang harus ditangani terlebih dahulu.

Diketahui anggaran bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya termasuk penanganan banjir saat ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp 1,2 tiliun.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan penanganan banjir di Surabaya menggunakan skala prioritas dengan menentukan terlebih dahulu kawasan-kawasan mana yang sering menjadi langganan banjir, salah satunya adalah di Benowo yang berdekatan dengan Kali Lamong.

Menurut dia, langkah itu ditempuh agar program pembangunan lainnya di Kota Surabaya juga bisa berjalan. "Kalau mayoritas anggaran ditarik ke (penanganan) banjir, otomatis tak ada untuk pengentasan kemiskinan dan program lainnya," katanya.

Eri mengatakan, lima tahun sebelumnya, sebagian besar anggaran penanganan banjir berasal dari pemerintah pusat. Namun Saat ini tidak lagi menerima bantuan itu, sehingga Pemkot Surabaya harus punya skala prioritas.