JK Blak-blakan soal Ongkos Jadi Ketua Umum Golkar: Jangan Harap Jadi Kalau Tidak Punya Modal Rp 500 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla atau JK membuka kartu mahalnya biaya yang harus disiapkan jika ingin menjadi ketua umum Partai Golkar.

JK menyebut ongkos politik untuk dapat menjadi Ketua Umum Golkar bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.

"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," kata Jusuf Kalla, Jakarta, Senin (31/7/2023), dikutip dari Antara. 

Namun, sambung JK, hal tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar saja, melainkan juga di partai politik lainnya di Indonesia. Menurutnya, hampir semua partai punya ongkos politik yang sangat mahal.

"Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," ucap Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu. 

Sebab, kata dia, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit. 

"Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," ujar dia. 

 JK menambahkan, dirinya tidak setuju dengan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

Menurut JK, Munaslub Golkar bakal menurunkan marwah partai berlambang pohon beringin dan berimbas terhadap raihan suara pada Pemilu 2024 mendatang.

"Sangat tidak setuju. Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar," kata JK usai kegiatan seminar Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia digelar Puskapol UI di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/7).

JK menilai tidak perlu ada yang dievaluasi dari Golkar. Sebab menurut dia, Munaslub Golkar malah akan membuat Golkar sangat tergantung pada penguasa untuk menentukan koalisi pada Pemilu 2024 mendatang.

"Semua partai tidak mandiri dalam penentuannya. Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai harus mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini," ujar JK.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskab bahwa seluruh pengurus dan DPD I Partai Golkar menolak musyawarah luar biasa (Munaslub). Dia menyebut seluruh senior Partai Golkar juga menyampaikan hal yang sama.

"Ya seluruh pengurus Golkar, DPD 1 menolak Munaslub, jadi seluruh senior menolak Munaslub," jelas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (31/7/2023).

Dalam pertemuan 38 Ketua DPD 1 Partai Golkar, dia mengatakan juga dibahas soal agenda-agenda politik partai kedepan. Terkait dukungan Partai Golkar kepada calon presiden (capres), Airlangga menuturkan hal tersebut masih perlu dibahas dengan calon-calon yang ada.

"Ya perlu dibicarakan lagi dengan calon-calon tiap partai," ucapnya.

Airlangga juga bicara soal dorongan dari DPD I agar Partai Golkar bergabung dengan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra dan PKB. Dia menyebut bahwa saat ini tim sedang bekerja.

"Ya tentu unsur dorongan-dorongan kan selalu ada tapi tentu ada tim yang sedang bekerja," jelasnya.