Bupati Tanah Laut Sukamta Bakal Dipanggil DPR Buntut Penolakan Terhadap Cak Imin Buka MTQ

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan pihaknya ada kemungkinan memanggil Bupati Tanah Laut Sukamta terkait penolakan terhadap Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar untuk membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tanah Laut, Selasa 5 September 2023.

oleh Yusron Fahmi diperbarui 08 Sep 2023, 15:54 WIB
Diterbitkan 08 Sep 2023, 15:45 WIB
Cak Imin Diperiksa KPK
Cak Imin menyebut kasus yang tengah diusut KPK yakni program perlindungan TKI di Luar Negeri. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

 

 

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan pihaknya ada kemungkinan memanggil Bupati Tanah Laut Sukamta terkait penolakan terhadap Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar untuk membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tanah Laut, Selasa 5 September 2023.

"Tidak tertutup kemungkinan Komisi II akan memanggil Bupati Tanah Laut untuk menjelaskan tindakannya agar bupati/wali kota lainnya, apa pun partainya, tidak gegabah lagi dalam melakukan suatu tindakan di wilayahnya masing-masing," kata Yanuar, Jumat (8/9/2023), dikutip dari Antara.

Tindakan Sukamta, kata Yanuar, masuk dalam kategori penjegalan dan tidak pantas untuk dilakukan seorang pejabat publik.

Selain memberi contoh buruk bagi kepala daerah lain, dia mengkhawatirkan langkah tersebut menjadi tren politik yang merusak iklim demokrasi.

"Bila tindakan jegal menjegal ini menyebar sebagai tren politik di berbagai daerah, maka bisa dibayangkan suhu politik akan makin panas enggak karuan. Ini berpotensi membahayakan iklim demokrasi yang sehat, santun, etis, dan transparan," katanya.

Yanuar menilai jabatan kepala daerah seharusnya tidak disalahgunakan untuk merusak hubungan kelembagaan di antara pejabat publik karena perbedaan pilihan politik bukanlah alasan melarang seorang pejabat publik lainnya tampil di wilayahnya.

Terlebih, lanjut dia, Cak Imin hadir di Kabupaten Tanah Laut bukan dalam kapasitasnya sebagai tokoh politik ataupun kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres), melainkan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

"Jadi tidak ada urusan dengan dukung mendukung secara politik. Bagi pejabat publik seperti pimpinan DPR itu hal biasa datang untuk membuka suatu acara. Bahkan tidak jarang acara tersebut dilakukan pemerintah daerah yang biayanya sudah pasti dari APBD. Kejadian semacam ini tergolong biasa saja," tuturnya.

Menurut dia, Bupati Tanah Laut keliru jika acara yang dibiayai anggaran daerah tersebut dibuka oleh Muhaimin maka akan menjadi masalah besar lantaran tidak ada aturan yang dilanggar bila pimpinan DPR RI hadir membuka atau menjadi narasumber suatu acara di daerah.

"Justru pelarangan itulah yang menjadi masalah besar. Ini tahun politik. Semua hal yang kontroversial akan mudah sekali dipersepsikan sebagai tindakan politik," ucapnya

Untuk itu, Yanuar memandang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memberikan teguran atas penjegalan yang dilakukan Bupati Tanah Laut tersebut sebagai antisipasi agar langkah serupa tidak menjadi tren yang menyebar ke kabupaten/kota lainnya.

"Ini masalah serius, maka Kemendagri sebagai pembina politik dalam negeri harus memberikan teguran terhadap kepala daerah yang "over action"," ucap dia.

Penjelasan Sukamta

Bupati Tanah Laut Sukamta. (Foto: tanahlautkab.go.id)
Bupati Tanah Laut Sukamta. (Foto: tanahlautkab.go.id)

Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sukamta menjelaskan alasan dirinya menolak Ketua Umum PKB dan juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Tanah Laut.

Sukamta menyatakan, dia menolak Cak Imin karena bakal calon wakil presiden Anies Baswedan tersebut, datang sebagai ketua umum partai.

 "Dalam rundown tertulis ketua umum PKB," jelasnya, dikutip dari TV One, (7/9/2023).

Sukamta menyatakan, anggaran dana MTQ yang digelar Pemkab Tanah Laut tersebut berasal APBD, itu sebabnya, pihaknya menolak jika kemudian acara ini dibuka oleh tokoh politik.

"Kalau Cak Imin datang sebagai wakil ketua DPR, pasti akan saya sambut. Kalau ini tugas kedewanan, pasti ada surat dari Sekretariat DPR. Ini kita tidak menerima surat apapun," jelasnya.

Sukamta membeberkan awal mula siapa seharunya yang harus membuka acara MTQ di Tanah Laut.  Hasil pembicaraan dengan para kiai dan tokoh Jam'iyyatul Qurra wal Huffaz, disepakati jika yang membuka MTQ nantinya adalah wakil presiden Ma'ruf Amin. Kalau wapres tidak bisa akan digantikan dengan menteri agama.

"Sampai hari H tidak ada informasi pastinya siapa yang buka acara. Tiba-tiba hari Selasa saya dikabari wartawan acara akan dibuka Cak Imin," ujarnya.

Sukamta memastikan tidak ada ancam mengancam atau intimidasi pada kejadian ini. "Tempat saya aman, tidak ada itu ancaman," tegasnya.  

Infografis Geger Kabar Cak Imin Jadi Cawapres Anies dan Tudingan Khianat. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Geger Kabar Cak Imin Jadi Cawapres Anies dan Tudingan Khianat. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya