Eri Cahyadi Ingin Siswa SMA Surabaya Gratis Sekolah pada 2025, Begini Caranya

Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi megecek beberapa titik pembangunan paving dan saluran baru di wilayah Kelurahan Siwalankerto dan Kutisari Surabaya.

"Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan keefektifan pembangunan saluran dalam menanggulangi banjir," ujar Eri Cahyadi, Kamis (20/6/2024).

Eri mengucapkan terima kasih kepada RT/RW dan LPMK yang melaporkan adanya titik genangan. Baik itu laporan yang disampaikan lewat WhatsApp Group Forkom RT/RW, LPMK, maupun melalui lurah camat.

"Akhirnya dari semua data (laporan) yang masuk, kita selesaikan," katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak bisa menyelesaikan sekaligus semua titik banjir tersebut. Karenanya, pemkot menerapkan pembangunan skala prioritas.

"Sehingga ada titik-titik di 2024 kita selesaikan dan dilanjutkan di 2025," ujarnya.

Eri berpesan kepada RT/RW dan LPMK, agar menyampaikan setiap kampung yang masih membutuhkan infrastruktur pembangunan. Misalnya kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU), U-ditch atau saluran maupun paving.

"Karena itu akan saya masukkan Dakel (dana kelurahan) dan proyek di 2025, saya bilang jangan ada yang kancrit (ketinggalan). Karena alhamdulillah ketika 2023 dimasukkan semua saya tandatangani, di 2024 tidak ada yang terlewati," ungkapnya.

Eri berharap di 2024, berita acara usulan pembangunan dari warga itu ditandatangani untuk realisasi tahun 2025. Dengan begitu, pada tahun mendatang, pemkot bisa fokus memberikan intervensi pendidikan gratis jenjang SMA/SMK sederajat.

"Karena biarkan ini (infrastruktur perkampungan) selesai dulu. Kalau sudah selesai, maka kita konsentrasi sampai ke pendidikan SMA gratis," sebutnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini berharap, pada tahun 2025 atau 2026, semua sekolah di Surabaya sampai jenjang SMA/SMK gratis. Melalui pendidikan Eri ingin mengangkat derajat dan kesejahteraan warga Surabaya.

"Karena ini masalahnya kan SMA bukan kewenangan pemerintah kota, masih ada anak-anak tidak bisa bayar ujian atau ijazah yang ditahan. Dari pengalaman tahun 2024 itu nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah provinsi," ujarnya.

Ia mengharapkan agar pelajar SMA/SMK sederajat yang telah menerima intervensi dari pemerintah kota agar tidak ditarik lagi biaya sekolah. Misalnya terkait dengan uang gedung dan sebagainya. Untuk mewujudkan hal itu, tentu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi.

"Nah ini butuh kolaborasi, karena kalau tetap kami bayari, tapi masih ada tarikan uang gedung, kan kasihan. Orang miskin atau tidak punya tetap tidak bisa bayar. Nah ini dibutuhkan sebuah komitmen. Karena itu saya selesaikan (infrastruktur kampung) dulu, baru jalan (pendidikan SMa gratis). Kalau diselesaikan semua tidak bisa," tuturnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menyadari, bahwa APBD tidak akan cukup menyelesaikan seluruh permasalahan kota.

Misalnya pemkot menganggarkan lebih dari Rp 500 miliar hanya untuk membiayai pengobatan gratis warga Surabaya melalui BPJS Kesehatan.

"Makanya kita tidak bisa menyentuh semuanya, tapi mana yang harus kita dahulukan," jelasnya.