WhatsApp Diblokir di Brasil, Bos BlackBerry Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Kasus pelarangan WhatsApp yang terjadi di Brasil baru-baru ini kembali membuka permasalahan lama yang juga cukup pelik, yakni wewenang pemerintah terhadap privasi pengguna layanan dari sebuah perusahaan teknologi.

Keamanan privasi yang ditawarkan perusahaan teknologi menjadi sebuah dilema ketika berhadapan dengan otoritas berwenang. Sebab, tak jarang perusahaan tersebut tidak mau memberikan data seorang terduga pelaku kriminal dengan alasan keamanan pengguna.

Menanggapi hal tersebut, John Chen, CEO BlackBerry, pun menyatakan sikapnya. Chen melalui laman blog BlackBerry menuturkan bahwa komitmen keamanan privasi merupakan inti dari seluruh kegiatan perusahaan itu. Namun, komitmen keamanan tersebut tidak mencakup pelaku kriminal.

"Kami menolak gagasan bahwa perusahaan teknologi harus menolak permintaan akses yang sah dari otoritas," ujar Chen, seperti dikutip dari laman Ubergizmo, Senin (21/12/2015).

Lebih lanjut Chen mengibaratkan pemberian akses terhadap otoritas berwenang sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Menurut dia, seorang warga negara turut bertanggung jawab untuk menghentikan kejahatan ketika mereka bisa melakukannya.

Untuk itu, perusahaan dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang sama ketika berhadapan dengan privasi seorang yang diduga pelaku kriminal. Dan hal tersebut harus dilakukan dalam batas-batas hukum dan etika yang berlaku.

Namun, Chen juga dengan tegas menolak apabila ada upaya melebihi batas dari pemerintah dalam hal ini. Ia mencontohkan bahwa BlackBerry sudah sering menolak untuk menempatkan backdoors di perangkat dan software-nya.

"Kami tidak pernah mengizinkan pemerintah mengakses ke server Blackberry dan tidak akan pernah," Chen menegaskan. 

"Kami telah membuat keputusan untuk meninggalkan sebuah pasar nasional ketika otoritasnya menuntut akses yang dapat mengancam privasi warga negara taat hukum."

Lewat pernyataan ini, Chen disebut ingin menegaskan sikap BlackBerry terhadap beberapa kasus menyangkut akses pemerintah terhadap pengguna sebuah layanan teknologi.

Dan, sesuai pernyataan tersebut, selama 5 tahun terakhir BlackBerry diketahui memang dapat bekerja sama dengan pemerintah suatu negara.

Sebelumnya, pada 2013, BlackBerry menyediakan akses ke komunikasi real-time kepada pejabat India dalam sebuah kesempatan.

Namun, November lalu BlackBerry resmi menarik diri dari Pakistan sebab tindakan otoritas pemerintah yang dianggap ingin memonitor seluruh lalu lintas BlackBerry Enterprise Service di negara tersebut.

(Dam/Cas)**