Facebook Bakal Blokir Konten Penyangkalan Holocaust

Liputan6.com, Jakarta - Facebook sedang memperbarui kebijakan ujaran kebencian untuk melarang konten yang menyangkal, atau mendistorsi Holocaust.

Keputusan tersebut diambil dua tahun setelah CEO Facebook, Mark Zuckerberg, melakukan sebuah wawancaran dengan Recode. Ia mengatakan, meskipun menemukan penyangkalan Holocaust sangat ofensif, ia tidak yakin Facebook harus menghapus konten semacam itu.

"Saya berjuang dengan ketegangan antara membela kebebasan berekspresi dan bahaya yang disebabkan meminimalkan atau menyangkal kengerian Holocaust," ungkap Zuckerberg melalui unggahan Facebook pada Senin, (12/10/2020).

"Pemikiran saya sendiri telah berkembang seiring data yang saya lihat menunjukkan peningkatan kekerasan anti-semit," sambung Zuckerberg, seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (13/10/2020).

Pihak Facebook mengatakan, mulai tahun ini juga akan mengarahkan orang-orang untuk mencari istilah yang terkait dengan Holocaust, atau penolakannya ke informasi yang dapat dipercaya dari platform tersebut.

World Jewish Congress dan American Jewish Committee memuji langkah Facebook.

"Selama beberapa tahun, World Jewish Congress telah mengadvokasi Facebook untuk menghapus konten penyangkalan Holocaust dari platform-nya," ungkap pihak World Jewish Congress.

Upaya kelompok-kelompok hak sipil mengorganisir pemboikotan iklan Facebook telah meluas awal tahun ini. Mereka mencoba menekan perusahaan agar bertindak melawan ujaran kebencian di layanannya.

"Ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Setelah terlibat secara pribadi dengan Facebook tentang masalah ini, saya dapat membuktikan bahwa Holocaust Denial adalah masalah besar. Saya senang ini akhirnya terjadi (pemblokiran konten penyangkalan Holocaust)," kata CEO Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, melalui twitnya.

Pihak Facebook mengatakan kebijakan baru tidak akan selesai dalam semalam.

"Ada berbagai konten yang bisa melanggar kebijakan tersebut, serta akan memakan waktu untuk melatih reviewer dan sistem kami untuk penegakannya," ungkap perusahaan.

(Din/Isk)