Kemkominfo: Kesenjangan Digital Bukan Hanya Persoalan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan, kesenjangan digital menjadi isu yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah Indonesia, melalui Digital Economy Working Group (DEWG).

"Bila pemerintah melalui Kominfo, dan melalui spesifiknya Digital Economy Working Group ini tidak meng-address isu ini, maka kesenjangan itu akan semakin lebar," kata Mira Tayyiba, Sekretaris Jenderal Kemkominfo, dalam Sofa Talk DEWG secara virtual, Jumat (11/2/2022).

Mira yang juga Chair DEWG G20 2022, mengatakan bahwa kesenjangan tidak hanya terkait dengan masalah infrastruktur. "Itu (infrastruktur) menjadi salah satu tetapi bukan hanya itu," ujarnya.

Menurutnya yang harus diperhatikan lainnya adalah soal layanan digital yang inklusif untuk kelompok rentan misalnya anak-anak, yang saat ini dinilai tidak mungkin tidak bersinggungan dengan teknologi digital.

"Ternyata konten yang tersedia tidak seluruhnya aman. Kemudian keamanan ruang digital itu sendiri juga masih harus ditingkatkan. Jadi kita bicara inklusifitas termasuk kelompok anak-anak rentan ini, misalnya terkait isu online safety," imbuh Mira.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain itu, isu lain yang diperhatikan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang paling terdampak di pandemi, agar bisa tumbuh dan berkembang dengan bermigrasi ke platform digital.

"Kita juga ingin membedah dari sisi penyediaannya. Sekarang masih ada moda bisnisnya bersifat konvensional, sehingga mereka mendapatkan bagaimana mengelola disrupsi dari teknologi digital," kata Mira.

Tidak lupa, menurut Mira, isu lain adalah bagaimana infrastruktur menjadi backbone atau tulang punggung.

"Bagaimana ketahanan dan kekuatan dari infrastruktur digital kita. Kita bicara mengenai misalnya bencana alam," kata Mira sembari mencontohkan putusnya kabel laut di Papua.

Isu lain adalah yang terkait dengan ketahanan infrastruktur digital terhadap serangan siber.

"Jadi memang kita mengartikan inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan ini, lebih dari sekadar kehadiran fisik ada atau tidak ada, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara produktif sehingga bisa menghasilkan suatu nilai ekonomi," kata Mira.

Pada kesempatan yang sama, Arifin Sudirman, Kepala Departemen HI FISIP Universitas Indonesia menyebutkan, konsep nobody left behind terkait digital juga harus diterapkan tak cuma dalam konteks kepemilikan.

"Aspek gender juga kita melihat ada disparitas, ada kesenjangan, tidak hanya dari aspek kepemilikan gadget atau akses terhadap internet, tetapi gender, umur itu juga sangat berpengaruh," kata Arifin.

Maka dari itu, dibawanya isu ini oleh Indonesia ke G20, diharapkan mampu menciptakan inklusifitas dan pemberdayaan yang mencakup seluruh masyarakat, serta benar-benar tidak ada yang tertinggal dalam literasi digital.