Vonis Dirut IM2, Hakim Dianggap Tak Paham Regulasi Telekomunikasi

Perjanjian kerjasama (PKS) penyelenggaraan 3G yang dilakukan PT Indosat Tbk dengan anak perusahaannya, PT. Indosat Mega Media (IM2), berbuntut panjang. Pada sidang putusan yang dilakukan kemarin (8/7/2013), majelis hakim memvonis Indar Atmanto, Direktur Utama IM2 dengan pidana 4 tahun berikut denda Rp 200 juta subsider penjara 3 bulan.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai putusan itu tidak tepat. Ketua Mastel Setyanto P. Santosa mengaku pihaknya akan melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial.

"Majelis Hakim bersikap parsial dengan hanya mengambil keterangan para saksi ahli yang dipilih JPU (jaksa penuntut umum). Akibatnya, baik langsung atau tak langsung keterangan saksi ahli itu mempengaruhi putusan hakim," ungkap Setyanto dalam acara konferensi pers yang digelar di Four Season Hotel, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Pengaduan majelis hakim yang dipimpin oleh Antonius Yuliantono ke Komisi Yudisial (KY) akan dilakukan oleh Mastel, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB).

Pengaduan majelis hakim ke KY sepertinya tak akan mempengaruhi putusan yang telah dijatuhkan kepada Indar. Indosat sebagai induk IM2 dikabarkan akan melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA).

"Untuk proses peradilan kami tetap akan lakukan banding. Pengaduan ke KY biar kasus serupa tak lagi terulang, bisa bahaya industri telekomunikasi kita," ungkap Setyanto lagi.

Tak Paham Regulasi

Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan kepada Indar juga dinilai salah oleh pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) disebutkan sudah menyatakan bahwa PKS yang dilakukan Indosat dan IM2 tidak bermasalah.

Anggota Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menilai bahwa putusan majelis hakim dengan memvonis Indar sama dengan mengesahkan kekeliruan yang dipahami jaksa.

Nonot menyebutkan dalam menjalani proses peradilan, majelis hakim tidak memakai Peraturan Pemerintah 52 tahun 2000. Ia memaparkan bahwa PP tersebut merupakan kerangka regulasi penyelenggaraan telekomunikasi yang mengatur hubungan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

"Jaksa juga tidak memahami perbedaan frekuensi dan jaringan. Padahal saya sendiri sudah pernah menjelaskannya, beberapa saksi ahli juga sudah menjelaskan dengan benar tapi baik jaksa maupun hakim tetap berpegang pada yang salah," kata Nonot.

Selain menjatuhkan vonis kepada Indar, majelis hakim juga memberikan sanksi kepada IM2 sebesar Rp 1,3 trilyun yang harus dibayarkan selama 1 tahun. Sanksi itu dianggap tak masuk akal, sebab jumlah asset yang dimiliki IM2 hanya berkisar Rp 700 milyar. (den/gal)