Pemerintah Baru Diminta Fokus Urus Transportasi Massal

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan baru diminta memikirkan pembangunan transportasi masal yang murah dan layak untuk masyarakat, bukan hanya memikirkan pembangunan jalan bebas hambatan (tol) dan bandara.

Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia Bidang Advokasi dan Riset Joko Stijowarno mengatakan, ideologi transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan harus terpatri dalam benak pemimpin nasional mendatang

"Yang nantinya hal ini akan tertular ke kepala daerah," kata Joko, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Pemimpin baru juga harus memiliki pertimbangan untuk membangun transportasi masal. Pasalnya cadangan minyak yang semakin menipis, kecelakaan yang kian meningkat dengan korban terbesar usia produktif, ongkos transportasi mahal dan polusi udara perkotaan meningkat sudah di atas ambang batas.

"BBM habis 10 tahun lagi, kian buruk angkutan umum, subsisidi BBM sudah keterlaluan Rp 227 triliun tahun 2013, kecelakaan kian meningkat  di mana korban terbesar usia produktif, ongkos transportasi rata-rata 25% dari pendapatan per bulan," tutur dia.

Selain itu, saat ini kebanyakan kepala daerah merasa berhasil jika punya bandara dan jalan tol, namun tidak peduli dengan transportasi umum yang tidak laik.

"Kepala daerah tidak malu jika angkutan umum kondisinya seperti gerobak sapi yang bau, kumuh, ugal-ugalan. Sudah banyak kota yang angkutan umumnya hilang alias tak beroperasi lagi. Mestinya mereka berlomba membangun transportasi umum bukan rebutan bangun tol dan bandara," pungkasnya.