Sektor Pertanian Terpinggirkan Selama 10 Tahun Reformasi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori menilai, sejak 10 tahun reformasi isu ketahanan pangan merupakan masalah yang terpinggirkan. Hal itu membuat pertanian Indonesia menjadi tidak berkembang.

"Selama 10 tahun reformasi, ketahanan pangan ditaruh di belakang, tidak penting. Pertanian tak mengalami pertumbuhan dan tersingkirkan," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Bahkan, dia mengatakan selama ini pemerintah hanya fokus pada politik anggaran yang mengacu pada subsidi bahan bakar minyak (BBM). Mestinya, alokasinya bisa untuk menunjang ketahan pangan.

"Politik anggaran subsidi BBM sebanyak 85 persen dari berbagai studi yang menikmati orang kaya," lanjut dia.

Hal itu belum lagi masalah ego sektoral berbagai sektor kementerian dan lembaga yang mengatur ketahanan pangan justru menghambat ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ini calon presiden (capres) terpilih mesti turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini. "Untuk struktur ketahanan pangan presiden harus turun tangan langsung," ujar Khudori.

Tak hanya itu, menurut Khudori perlu mengurangi ego sektoral dari berbagai kementerian atau lembaga. Ia mencontohkan bila perlu dilakukan perampingan terhadap berbagai kementerian yang mengatur tentang pangan. "Bila perlu, kehutanan, pertanian, kelautan kalau perlu dilakukan itu," kata Khudori. (Amd/Ahm)

Baca juga: Ekonomi RI ala Jokowi vs Prabowo, Mana yang Lebih Tangguh?