Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mempunyai visi untuk membangun poros maritim dunia di wilayah perairan Indonesia. Namun visi tersebut dinilai sulit tercapai dalam waktu dekat. Pasalnya hingga saat ini, industri galangan kapal dalam negeri yang menjadi penopang visi masih kalah saing dengan industri galangan kapal asing.
"Pada saat mau membangun poros maritim maka yang disiapkan kapalnya. Itu menjadi tugas kami. Tetapi kita tak punya modal dan regulasinya, itu yang masih perlu dibenahi cukup banyak," ujar Penasihat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Tjahjono Roesdianto saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Dia memaparkan, ada beberapa hal yang perlu dibehani oleh pemerintahan mendatang agar Indonesia memiliki industri pembuat kapal yang kuat dan mampu bersaing dengan industri asing, yaitu regulasi fiskal, perizinan dan regulasi impor.
Pria yang baru melepas masa jabatannya sebagai Ketua Umum Iperindo ini memaparkan, untuk regulasi fiskal, pengenaan pajak yang diperuntukan bagi industri galangan kapal dinilai tidak adil. Pasalnya selama ini pengenaan pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya berlaku uintuk bahan baku dan komponen, tetapi tidak berlaku untuk kapal yang diproduksi industri lokal.
"Kami menjual produk dan jasa kepada perusahaan pelayaran dengan bebas PPN, tetapi kami beli bahan baku atau komponen dari industri penunjang itu kena PPN. Di situ kami sudah punya beban tambahan. Ini menjadi beban cost produksi," jelasnya.
Selain itu, regulasi impor yang berlaku saat ini juga dianggap tidak adil bagi pengusaha galangan kapal lokal. Hal ini karena untuk melakukan impor komponen, industri galangan kapal harus membayar bea masuk. Sedangkan untuk kapal jadi yang diimpor ke Indonesia justru diberikan pembebasan bea masuk.
"Dulu industri galangan masih bebas bea masuk komponen seperti mesin kapal, baling-baling, jangkar. Sekarang kapal yang bebas impor. Yang impor kapal bekas itu bebas pajak sehingga perusahaan pelayaran kalau didesak pemerintah supaya menyediakan kapal dalam waktu singkat, mereka lebih pilih impor," kata dia.
Sementara itu, di dalam negeri sendiri industri komponen kapal masih sangat sedikit sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan komponen kapal di dalam negeri untuk mewujudkan poros maritim.
"Kami bangun kapal tapi indutri penunjang belum tumbuh. Kami tidak punya pabrik mesin, pabrik baling-paling, bahkan untuk plat baja pun baru sebagian. Ini yang harus dibangun," tandasnya. (Dny/Gdn)
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
Bangun Poros Maritim, Jokowi Harus Benahi Industri Galangan Kapal
Industri galangan kapal dalam negeri yang menjadi penopang visi poros maritim masih kalah saing dengan industri galangan kapal asing.
diperbarui 31 Agu 2014, 19:22 WIBDiterbitkan 31 Agu 2014, 19:22 WIB
Advertisement
Live Streaming
Powered by
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
VIDEO: Paspampres Kewalahan! Jaga Jokowi saat Berangkat dari Timor Tengah Utara
Dirut Pertamina Masuk Daftar Fortune’s Most Powerful Women 2024, Peringkatnya Naik Drastis
Asisten AI Gemini Live Kini Hadir untuk Semua Pengguna Android
Doa Ampuh Minta Keturunan, Syekh Ali Jaber Ceritakan Kisah Nyata
Bacaan Doa Salat Tahajud Lengkap dengan Latin dan Artinya, Agar Keinginan Terkabul
Suami Suami Masa Kini 3 Akan Membawa Wajah Baru dan Tampil Lebih Gila dari Season Sebelumnya
3 Teknik Melipat Pastel Agar Tidak Mudah Terbuka saat Digoreng, Matang Sempurna
Profil Purwono Widodo, Dirut Krakatau Steel yang Meninggal Dunia
7 Ide Tema Kekinian untuk Acara Perpisahan, Bisa Ciptakan Banyak Momen Tak Terlupakan
Penghargaan Merdeka Awards 2024 Jadi Motivasi Bagi Insan Kementerian Investasi Terus Berinovasi
Hari Kesaktian Pancasila, PLN Sukses Operasikan SUTT 150 kV Duren Tiga II/Ragunan-Depok II
Ingin Sukses Finansial, 7 Zodiak Ini Mengidamkan Kekayaan Namun Malas Bekerja