Tantangan Jokowi di Bidang Ekonomi Saat Pimpin Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan mengucap sumpah jabatan pada 20 Oktober 2014. Ketika itu pula, kedua pemimpin ini dihadapkan pada tantangan pembangunan ekonomi jangka pendek. 

 

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana menilai tantangan pembangunan lima tahun ke depan akan semakin sulit. 

 

"Bukan cuma politik tapi juga pembangunan ekonomi jangka pendek karena langsung ada di depan mata. Dibanding lima tahun terakhir, situasi ekonominya diperkirakan sulit," tegas dia di Jakarta, seperti dikutip Rabu (15/10/2014). 

 

Tantangan utama jangka pendek yang harus dihadapi pemerintahan baru, dijelaskan Armida, mencakup pengelolaan fiskal dan ekonomi makro Indonesia. Jangka pendek yang dimaksud adalah untuk periode 2014 usai pelantikan Jokowi-JK. 

 

"Pertumbuhan ekonomi akan lebih melambat, target pajak mungkin hanya tercapai 94 persen, dan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membesar," sambungnya. 

 

Dia menambahkan, anggaran subsidi BBM tahun ini enggan berkurang signifikan meskipun harga minyak dunia sedang berada di titik terendahnya sekira US$ 84-US$ 85 per dolar AS. Hal itu terjadi karena ada tekanan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 

 

"Jadi harga minyak dunia turun, tapi kurs rupiah kita terdepresiasi Rp 12.200 per dolar AS. Sehingga subsidi BBM tetap jadi beban. Ini bukan anomali," tambah Armida. 

 

Dengan demikian, dirinya mengimbau agar pemerintah baru dapat menghitung kembali rencana kenaikan harga BBM subsidi karena alasan tersebut. Sayang, Armida enggan memberikan saran besaran kenaikan harga BBM subsidi yang sesuai dengan situasi saat ini. "Harus diitung lagi. Yang penting cash flow harus dijaga," kata dia. 

 

Selain itu, Armida berharap agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) pada 2025. 

 

"Jadi lima tahun pertama, naik jadi middle middle income dan lima tahun berikutnya menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pertumbuhan ekonomi 6-8 persen atau rata-rata 7 persen. Jadi perlu terobosan dan kerja keras termasuk reformasi struktural," cetusnya. 

 

Sementara itu, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyebut lima hal yang perlu dilakukan pemerintahan baru.

 

Antara lain, pengelolaan fiskal dan utang, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, energi dan lingkungan hidup serta penanggulangan kemiskinan. 

 

"Jadi harus fokus sungguh-sungguh. Saya yakin pegawai Bappenas akan mampu melakukan hal itu," tandas Politisi dari Partai Golkar ini. (Fik/Nrm)