RI Butuh Pelabuhan Internasional untuk Jadi Poros Maritim Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI ke-7 tinggal menghitung jam. Momen ini pun menandai semakin dekat pemerintahan baru akan merealisasikan ide tol laut dan mencapai ambisi sebagai Poros Maritim Dunia.   

Analis Kebijakan Publik sekaligus Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andrinov A Chaniago mengatakan, ada 9 agenda strategis yang menjadi prioritas pemerintah Jokowi-JK. Dari 9 agenda tersebut, ada 4 agenda yang menjadi fokus utama, yaitu soal pangan, maritim, energi dan infrastruktur.

"Di sektor maritim, Jokowi-JK menggagas tol laut atau pendulum nusantara untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (19/10/2014).

Saat ini, diakui Andrinov, ketimpangan logistik terlihat jelas di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh di Papua, Maluku Utara dan Kalimantan Timur, harga barang sangat tinggi karena sulitnya akses distribusi barang.

"Jadi tol laut bertujuan untuk meniadakan kesenjangan harga barang dan distribusi barang tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Konsep ini juga berguna mengatasi inefisiensi di pelabuhan," ujar Andrianov.

Kata Andrianov, dalam mewujudkan tol laut, Indonesia memerlukan hub internasional (pelabuhan) di wilayah Barat, Timur dan Utara. Hanya saja dia masih belum bisa memastikan mana pelabuhan yang cukup strategis untuk dijadikan hub internasional di wilayah tersebut.

"Jika gagasan itu terealisasi bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang besar dan disegani oleh masyarakat dunia," tegas dia.

Mengenai alokasi dana untuk mendukung program tersebut, sambungnya, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar dalam APBN. Dia berharap minimal mencapai empat kali lipat dari anggaran tahun-tahun sebelumnya.

"Pak Jokowi rencananya akan mendeklarasikan kabinet di Terminal Peti Kemas. Secara politis memang tidak ada nilainya, tapi ini menunjukkan seberapa serius beliau ingin menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia," cetus Andrinov.

Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Sahattua P. Simatupang, mengungkapkan instansinya siap mendukung setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan baru.

Indonesia, lanjutnya, mendapat julukan negara kepulauan. Negara ini memiliki ribuan pelabuhan yang siap menjadi penghubung antar wilayah dari seluruh penjuru nusantara.

"Tapi perlu pengembangan prasarana pelabuhan, peningkatan sarana angkutan laut, pembenahan sistem manajemen, peningkatan sumber daya manusia, serta pengembangan prasarana dan sarana multimoda agar tol laut ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan," tandas Sahattua. (Fik/Ahm/igw)