Lahan Basah, Jokowi Jangan Salah Pilih Menteri ESDM

"Syarat mutlak menteri ESDM adalah harus mempunyai kapasitas dan berintegritas," ujar Direktur Pushep, Bisman Bhaktiar.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 23 Okt 2014, 12:55 WIB
Diterbitkan 23 Okt 2014, 12:55 WIB
Menanti Kabinet Jokowi-JK
Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjanji akan membentuk kabinet yang efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak agar jangan sampai salah memilih Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK. Posisi menteri ESDM diharapkan orang yang memiliki integritas.

"Syarat mutlak menteri ESDM adalah harus mempunyai kapasitas dan berintegritas," kata  Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP),  Bisman Bhaktiar, di Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Bisman mengatakan, Kementerian ESDM merupakan kementerian yang sangat strategis yang mengelola dan mengurus sumber daya alam energi dan pertambangan.

"Dari kementerian ini  juga mengalir sumber pendapatan negara paling tidak sebesar 20  persen dalam Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jadi tidak heran jika instansi tersebut  banyak diperebutkan oleh berbagai pihak. Karena merupakan kementerian yang basah," tutur Bisman.

Untuk itu, menurut Bisman, Menteri ESDM ke depan harus dipastikan sosok figur yang bersih, berintegritas  dan berkomitmen untuk menjamin agar tata kelola energi dan pertambangan ke depan benar-benar bebas dari korupsi.

Selain berintegritas, Menteri ESDM ke depan harus juga mempunyai kapasitas dan kompetensi yang memadai karena tantangan dan masalah di sektor ESDM ini sangat berat.

Tantangan Sektor Minerba

Menteri ESDM harus mampu  mengatasi  tantangan  dan masalah di sektor ini diantaranya tantangan peningkatan produksi migas yang selama ini terus turun, masalah penataan kelembagaan migas pasca dibubarkannya BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi dan masalah kebijakan harga BBM serta subsidi energi.

Menteri ESDM juga harus menghadapi tantangan di sektor mineral dan batu bara adalah renegosiasi kontrak karya warisan pemerintahan Presiden SBY yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Ditambah banyak izin usaha pertambangan yang masih bermasalah.  

Selain itu, di sektor energi baru dan terbarukan, menteri baru nanti harus mampu mendorong dan mempercepat  pemanfaatan bauran energi baru dan terbarukan dengan maksimal agar tidak terlalu bergantung pada energi fosil. (Pew/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya