Perdana Menteri Kamboja Klaim Beras Negaranya Lebih Enak dari RI

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Kamboja Samdech Techo Hun Sen menyatakan bahwa negaranya mengalami banyak perubahan dalam sektor pertanian selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Saat ini, Kamboja bisa melakukan swasembada pangan.

Hun Sen mengatakan, di masa lalu Kamboja banyak melakukan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk beras. Namun saat ini Kamboja sudah mampu melakukan ekspor beras. "Kamboja dulu impor sekarang bisa ekspor," ujarnya dalam World Economic Forum on East Asia 2015 di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Hun Sen bahkan menyatakan beras yang dihasilkan oleh petani di negaranya lebih enak dibandingkan beras yang dihasilkan oleh Indonesia dan Hongkong. "Kami punya beras paling enak dibanding di Bali, Indonesia dan Hongkong. Makanya kami bisa ke pasar Eropa karena rasa yang enak," lanjutnya.

Meski demikian, produksi beras di Kamboja bukan tanpa hambatan. Menurut Hun Sen, peningkatan populasi penduduk dan semakin sempitnya lahan pertanian karena adanya pembangunan bisnis properti menjadi tantangan pertanian di negara tersebut.

"Tapi jumlah populasi terus meningkat dan lahan terbatas. Makanya sejak memulai jabatan 30 tahun lalu sebagai perdana menteri pada 1985, saya mengimplemetasi refomasi tanah dan terus meningkatkan produksi beras," tandasnya.

Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia juga berencana untuk stop impor beras. Langkah tersebut sebagai salah satu cara untuk melakukan swasembada pangan. Dalam 3 tahun ke depan pemerintah menargetkan swasembada terutama untuk sejumlah bahan pangan. "Kami akan utamakan beras, kedelai, dan jagung, pada tahun ke empat atau lima baru masuk ke gula dan selanjutnya daging," kata Jokowi.

Untuk itulah dirinya mengaku telah memasang target kepada para menteri terkait dalam hal ini salah satunya menteri pertanian untuk segera membenahi sistem pertanian di Indonesia. Pembenahan tersebut juga akan didukung dengan perbaikan sarana irigasi. Jokowi menuturkan, sebanyak 52 persen saluran irigasi di Indonesia sudah rusak.

Dirinya juga berpesan kepada seluruh pimpinan baik pusat maupun daerah untuk lebih bersinergi dalam membangun sarana irigasi tersebut dari hulu hingga hilir secara bersamaan.

"Waduk itu yang bangun pemerintah pusat, nanti masuk saluran irigasi itu sudah di bagi-bagi, ada yang pemerintah provinsi, ada yang pemerintah kota, di sini yang sering tidak jalan. Jadi kita harus kompak, bagaimana itu bisa selesai bareng semuanya. Bagaimana mau swasembada kalau ini tidak diperbaiki secepatnya," papar Jokowi. (Yas/Gdn)