Terkait Reshuffle, Ini Tanggapan Menteri Perindustrian

Liputan6.com, Jakarta - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali bergulir. Beberapa menteri disebut-sebut masuk ke dalam daftar reshuffle tersebut. Menanggapi hal ini, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memikirkan hal tersebut. Menurut dia yang penting saat ini dirinya tetap bekerja seperti biasa.

"Saya sih kerja saja lah. Kalau ada isu apa-apa biarkan saja, yang penting kerja, kerja, kerja," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (26/4/2015).

Dia menjelaskan, sebagai pembantu presiden, para menteri memang diangkat dan diberhentikan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut. Namun yang terpenting, selama masih dipercaya sebagai menteri, dirinya akan terus menjalankan tugas sesuai arahan presiden. "Yang penting bagaimana kami kerja sesuai dengan arahan Pak Presiden," tandasnya.

Sebelumnya berbagai LSM pemantau kinerja pemerintah, seperti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak ragu untuk melakukan pergantian menteri atau reshuffle dalam kabinetnya. Hal ini dilakukan bagi menteri-menteri yang tidak menunjukan kinerja positif selama 6 bulan terakhir.

"Jokowi harusnya tidak ragu, menteri-menteri yang tidak perform di reshuffle saja," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra,Apung Widadi.

Apung mengatakan, beberapa menteri yang seharusnya diganti yaitu menteri-menteri ekonomi, seperti Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Dia menilai selama ini menteri keuangan tidak memiliki posisi tawar atau bargaining yang baik terhadap parlemen.

"Selama ini dia tidak punya bargaining untuk mencapai target asumsi makro, seperti pajak. Menteri keuangan seharusnya juga punya tata keuangan yang dikelola dengan baik. Makanya kemari ketemu dengan DPR iya iya saja," kata dia.

Selain Menteri Keuangan, menteri yang juga dinilai patut untuk dirombak yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Menurut Apung, Sofyan Djalil tidak bisa mengelola investor yang akan masuk ke Indonesia, dimana peluang investasi dibuka sebesar-besarnya tanpa melihat kebutuhan di dalam negeri.

"Menko tidak mengatur investasi yang sesuai dengan kebutuhan infrastruktur kita, seperti yang Jokowi bilang untuk waduk, jalan perbatasan. Tapi proyek-proyek itu malah disesuaikan dengan selera investor, dia (investor) maunya apa," jelas Apung. (Dny/Gdn)