Miryam Hanura: Reshuffle Jangan Demi Angkut Penumpang Baru

Partai Hanura berharap kebijakan tersebut diambil bukan semata-mata karena hasil survei ataupun desakan kelompok tertentu.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 21 Apr 2015, 14:01 WIB
Diterbitkan 21 Apr 2015, 14:01 WIB
Jokowi-JK Berfoto Bersama Menteri Kabinet Kerja
Jokowi dan JK berpose bersama para Menteri Kabinet Kerja di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali santer, setelah lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil jajak pendapatnya, jika mayoritas masyarakat menginginkan ada reshuffle bagi menteri-menteri yang bekerja tak maksimal.

Setelah PDI Perjuangan menyatakan tak ikut campur dalam urusan reshuffle, partai pengusung pemerintah lainnya yakni Hanura ikut bersuara soal isu reshuffle yang kembali mencuat tersebut.

"Dalam seminggu terakhir persoalan reshuffle kabinet menjadi sesuatu yang menarik perhatian banyak orang, khususnya terkait kondisi terkini politik dan pemerintahan Jokowi-JK. Kami dari Hanura melihat persoalan reshuffle ini sebaiknya tak perlu dibesar-besarkan, karena sepenuhnya menjadi prerogatif Presiden," kata Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Anggota Komisi V DPR ini menilai, kalaupun Presiden melihat reshuffle adalah sebuah keharusan, Hanura berharap kebijakan tersebut diambil bukan semata-mata karena hasil survei ataupun desakan kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan suatu momentum.

"Akan tetapi benar-benar atas pertimbangan yang matang dan hasil penilaian Presiden terhadap kinerja para menterinya, dengan tidak mengabaikan masukan dari seluruh stakeholder terlebih dari Wapres selaku pembantu utama dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sebagai gabungan partai pengusung," tutur dia.

Miryam berharap, Jokowi harus herhati-hati terhadap isu reshuffle tersebut. Karena tak menutup kemungkinan adanya calon 'penumpang baru' dengan menggelontorkan isu tersebut.

Dia mengibaratkan Jokowi-JK adalah nakhoda sebuah kapal yang sedang berlayar dan memiliki beberapa awak kapal yakni para menterinya yang harus beradaptasi dengan nakhoda dan kapalnya, agar bisa sama-sama menjalankan kapal tersebut dengan baik.

"Jangan sampai karena ingin mengangkut penumpang baru lalu penumpang lama ditinggal di pelabuhan tempat kapal bersinggah. Ini belum sampai tujuan dan baru saja berlayar. Jangan tergoda oleh (calon) awak kapal yang baru yang menjanjikan kemampuan tapi belum jelas seperti apa kemampuannya," tandas Miryam. (Han/Sss)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya