Pengembangan Energi Baru Terbarukan Bisa Dorong Ekonomi RI

Energi terbarukan tidak akan lagi menyandang sebutan energi alternatif tapi akan menjadi energi utama untuk sekarang dan ke depan.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 28 Mei 2015, 13:05 WIB
Diterbitkan 28 Mei 2015, 13:05 WIB
Pemerintah Bakal Cabut Izin Usaha Bila Tak Campur 15% BBN
Kementerian ESDM juga akan terus mengawasi proses pencampuran biodiesel sebesar 15 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Penerapan energi baru terbarukan bisa membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, pemerintah saat ini sedang serius mengembangkan energi baru terbarukan sehingga energi tersebut nantinya bisa menjadi pengganti energi fosil yang terus menipis.

"Pemerintah serius mengembangkan EBT. Energi ini akan tampil di halaman depan buku dan tak lagi hanya sebagai lampiran. Artinya apa? Kalau di dalam lampiran hanay dibaca kalau sempat. Dengan ditempatkan di depan pasti akan dibaca," kata Rida, dalam musyawarah nasional Masyarakat Energi terbarukan Indonesia (METI), ke-6, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (29/5/2015).

Rida menambahkan, sebagai bukti pemerintah serius mengembangkan energi baru terbarukan, Kementerian ESDM telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk mengembangkan energi tersebut.

"Insya Allah tambah anggaran jadi lebih banyak untuk energi baru terbarukan. Itu untuk mempercepat pengembangan EBT," tuturnya.

Menurut Rida, dengan gencarnya pengembangan EBT, maka akan meningkatkan tingkat elektrifikasi nasional. Dengan adanya listrik tersebut akan mendorong pertumbuhan perekonomian ke depannya.

"Energi terbarukan tidak akan lagi menyandang sebutan energi alternatif tapi akan menjadi energi utama untuk sekarang dan ke depan," pungkasnya.

Rida melanjutkan, Indonesia mempunyai semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan energi jenis ini. "Lahan tidak masalah, teknologi, finansial juga tidak masalah. Kebanyakan lahan yang digunakan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujarnya.

Selain itu, untuk mendorong pengembangan energi tersebut pemerintah juga telah memberikan beragam kemudahan dan insentif, seperti pembebasan PPN untuk energi panas bumi (geothermal), bebas bea masuk bagi komponen impor dan lain-lain. "Tahun ini kami juga akan punya PP (Peraturan Pemerintah) turunan untuk panas bumi," lanjutnya.

Namun demikian, harus diakui tetap ada hambatan yang menyebabkan energi baru terbarukan ini lambat berkembang, salah satunya yaitu karena membutuhkan teknologi tinggi sehingga harga jualnya yang lebih mahal.

"Tapi tidak perlu dibandingkan, cukup disesuaikan dengan keekonomiannya. Karena energi baru terbarukan ini pasti akan dibutuhkan karena terkait dengan ketahanan energi nasional," katanya.

Selain itu, meski negara lain sudah sukses dengan pengembangan energi baru terbarukan, Rida optimistis bahwa Indonesia juga bisa sukses bila konsisten dalam pengembangannya. "Brasil dan Jerman sudah berhasil di bioethanol. Tapi kita juga akan kuat di biodiesel, karena tahun ini kita sudah canangkan mandatori 15 persen atau yang disebut B-15 dan tahun depan menjadi B-20," tandas dia. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya