Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menilai diperlukan sinergi dari berbagai pihak dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi yang dijabarkam dalam delapan area perubahan. Namun apapun yang menjadi keinginan bangsa ini, tapi key factor tetap SDM Aparatur, yang meliputi PNS, TNI dan POLRI.
Kalau birokasi masih lambat, berbelit, malas, tidak disiplin, maka reformasi birokrasi hanya akan tinggal dokumen. "Jadi sebagai faktor utama, SDM aparatur harus diubah dengan visi baru, misi baru, mindset baru. Ini yang dikatakan revolusi mental dan karakter," ujar Yuddy di Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Karena itu komitmen pemerintahan di bawah Presiden Jokowi adalah, bagaimana agar seluruh aparatur negara ini betul-betul punya satu misi dalam pelayanaan publik dan penegakan disiplin dan budaya kerja.
Jika aparaturnya sudah bagus, lanjut Yuddy, tak akan sulit mengajak masyarakat untuk turut serta mencapai tujuan nasional mlalui program pembangunan nasional. Melalui revolusi mental PNS dilakukan adalah perubahan mindset. Kini bukan lagi birokrat priyayi, tapi kini PNS adalah pelayan rakyat yg mau turun ke bawah.
Dalam menata struktur organisasi kelwmbagaan pemeribtsh, antara lain dilakukan dengan perampingan. "Setelah selesai penataan organisasi kementerian, akan diikuti dengan melakukan penataan lembaga non struktural (LNS) yang saat ini jumlahnya 94 lembaga.
Dijelaskan, untuk yang LNS yang tidak bermanfaat lagi akan dibubarkan, yang tumpang tindih akan digabungkan, sementara yang masih diperlukan dilakukan revitalisasi. "Tahun ini mudah-mudahan selesai," imbuh Yuddy.
Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Kemitraan Monuca Tanuhandaru menyoroti rendahnya global competitif indeks yang dialamu Indonesia belakangan ini. "Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Tim Kepresidenan, dan mereka berharap agar reformasi birokrasi dapat berjalan sesuau realitas, sehingga bisa dirasakan langsung masyarakat," ujarnya (Yas/Ndw)