Kementerian PU-Pera Kebut Penyerapan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan porsi serapan anggaran kementerian bisa mencapai 40 persen sampai September 2015 ini. Sepanjang 2015, Kementerian PU-Pera mendapat dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 118,5 triliun. 

Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono menjelaskan, penyerapan anggaran kementerian memang cukup lambat di awal tahun. Namun menjelang tengah tahun, kementerian terus mendorong agar pencairan terus meningkat bahkan diharapkan di semester II 2015 bisa dikebut. 

"Akhir Agustus 2015 ini kami rencanakan bisa cairkan 30 persen, kemudian September 2015 bisa 40 persen," ujarnya, Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Basuki menuturkan, sebenarnya tidak sulit agar penyerapan anggaran bisa tinggi. Pasalnya, semua program sudah masuk dalam rencana anggaran sehingga tinggal pelaksanaan saja. 

"Karena semua tinggal pelaksanaan. Yang loan itu paling cuma uang muka seperti yang di Balikpapan, Samarinda masih dalam proses lelang," jelasnya.

Sebagai informasi dari pagu anggaran untuk Kementerian PU-Pera di 2015 ini sebesar Rp 118,5 triliun. Sampai dengan Juli 2015, Kementerian PU-Pera baru menyerap Rp 24,8 triliun atau 20,6 persen.

Sebelumnya, Menteri ‎Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyatakan akan terus mendorong kementerian dan lembaga untuk menggenjot penyerapan anggaran yang sudah diberikan pemerintah sesuai APBNP 2015.

Namun demikian, dia bilang ada tiga kementerian yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai motor utama peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Mungkin beberapa kementerian bisa diberikan perhatian lebih khusus, supaya lebih kencang. PU, kan masih 20 persen, perlu dijaga, kan Pak Basuki targetnya 93 persen. Lalu misalnya, Perhubungan karena masih rendah juga harus dipercepat. Pertanian, juga harus dipercepat, tiga itu yang infrastruktur utama," katanya. 

Menurut Bambang, tidak ada kiat khusus untuk mendorong pembelanjaan negara mengingat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah membuka lebar-lebar agar kementerian dan lembaga untuk segera merealisasikan pencairan anggaran.

Namun demikian, dikatakan Bambang di tengah kondisi ekonomi global yang juga melambat, Presiden Jokowi mengaku maklum pada kuartal II 2015 pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan kuartal I 2015.

"Pastilah (maklum), kan semua orang tahu, bahwa hampir tidak ada negara yang triwulan II nya lebih baik dari triwulan I, kebanyakan menurun, dan kalau dilihat dari besaran pertumbuhan kan sebenarnya kita relatif tinggi, kebanyakan negara itu hanya 2 persen hingga 3 persen," tandas dia. (Amd/Gdn)