Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

JK Kaget ADB Gelontorkan Dana US$ 400 Juta

Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan, pinjaman Indonesia ke ADB hanya pinjaman laman, dan belum ada pinjaman baru.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 02 Sep 2015, 20:42 WIB

Diterbitkan 02 Sep 2015, 20:42 WIB

20150812- Jusuf Kalla Buka Kongres ke-3 Diaspora Indonesia-Jakarta-JK

Wapres Jusuf Kalla bersama Menlu Retno Marsudi saat pembukaan Kongres ke-3 Diaspora Indonesia di Jakarta, Rabu (12/8). Kongres yang berlangsung selama 12-14 Agustus 2014 tersebut mengusung tema "Diaspora Bakti Bangsa". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai US$ 400 juta untuk membantu Indonesia memperkuat sektor keuangan di Tanah Air, termasuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi rumah tangga miskin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ‎membantah ada pinjaman tersebut. "Pinjaman? Kepada siapa kita pinjam? Memang kita bicara semuanya, pinjaman yang lama. Belum ada lagi pinjaman baru," kata dia, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Menurut JK, pemerintah saat ini tidak melakukan pinjaman, melainkan menjual surat utang negara (SUN) dan surat berharga negara (SBN). ‎Hal ini merupakan taktik pemerintah untuk mendapatkan dana dari dalam negeri.

Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara James Nugent mengatakan dukungan lembaganya ini selaras dengan upaya reformasi tersebut, termasuk memperkuat operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator sektor keuangan yang baru.

Ekonomi Indonesia cenderung melambat, dengan pertumbuhan menurun dari 6,4 persen pada 2010 menjadi 4,7 persen pada semester I 2015 akibat harga komoditas merosot dan pengetatan kebijakan makro ekonomi. Selain itu, ketimpangan pendapatan rumah tangga juga meningkat.

"Dengan telah terjalinnya kaitan antara pengembangan sektor finansial dan tingkat pertumbuhan, saat ini diperlukan reformasi untuk meningkatkan akses pada jasa keuangan, yang penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan," ungkap Sani Ismail, ekonom sektor publik Asian Development Bank. (Silvanus A/Ahm)