Anggota DPR Apresiasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Paduan insentif dari sisi tarif pajak yang lebih rendah dan insentif bunga yang lebih rendah harusnya disambut para pelaku usaha.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 01 Okt 2015, 17:01 WIB
Diterbitkan 01 Okt 2015, 17:01 WIB
20150929- Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II-Jakarta
Kepala BKPM Franky Sibarani melakukan konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9/2015). Pemerintah mengumumkan paket kebijakan tahap dua yang difokuskan pada industri, keuangan dan ekspor. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR menyambut baik langkah pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Langkah pemerintah tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan sektor riil. 

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menilai, isi dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II sangat detail dan menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengintegrasikan kebijakan ekonomi secara menyeluruh, yakni integrasi kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.

"Tujuan akhir yang ingin dicapai tentunya adalah membaurkan kebijakan tersebut hingga memberikan dampak positif dan signifikan bagi sektor riil dan dunia usaha. Selain itu, diharapkan dapat mengurangi tekanan akibat turunnya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat (AS)," kata Misbakhun seperti ditulis Kamis (1/10/2015).

Politikus Partai Golkar itu menyatakan pihaknya sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan ekonomi pemerintah ini. Itu karena kebijakan tersebut akan memberikan dorongan pada sektor riil untuk tetap mempertahankan pertumbuhannya.

Dalam kebijakan itu, sebut dia, pemerintah memberikan insentif berupa pemangkasan pajak bunga deposito hingga berada pada posisi 0 persen bagi eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di bank nasional dalam bentuk deposito valas.  "Ini jelas untuk mengurangi tekanan penurunan nilai tukar rupiah atas dolar AS pada pertumbuhan ekonomi," ujar Misbakhun.

Dia menegaskan, paduan insentif dari sisi tarif pajak yang lebih rendah dan insentif bunga yang lebih rendah harusnya disambut oleh para pelaku usaha. Khususnya mereka yang selama ini banyak melakukan ekspor, tapi devisa hasil ekspornya tidak disimpan di sistem perbankan Indonesia.

Selain itu, pihaknya juga menyerukan agar kebijakan insentif bunga dan insentif pajak tersebut harus dikoordinasikan dengan baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. "Sehingga bisa segera diimplementasikan," ucap Misbakhun.

Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR itu menuturkan, yang paling ditunggu adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki daya beli masyarakat dengan menurunkan harga BBM dalam paket kebijakan ekonomi saat ini. Mengingat momentum turunnya harga minyak dunia pada kisaran US$ 45 per barel.

"Tentunya kebijakan penurunan harga BBM ini akan sangat ditunggu oleh masyarakat dunia usaha. Dengan turunnya harga BBM diharapkan biaya produksi akan berkurang. Harga barang di tingkat konsumen tetap bisa dijaga sesuai tingkat daya beli masyarakat," tandas Misbakhun. (Taufiqurrohman/Gdn)*

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya