Jokowi Minta Bank Hemat Agar Bisa Turunkan Bunga Kredit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang diinginkan oleh Jokowi adalah penurunan bunga kredit perbankan. Namun, pemerintah memastikan bahwa penurunan bunga kredit tersebut tidak melalui intervensi kebijakan kepada otoritas moneter Bank Indonesia (BI). 

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/10/2015). "Bukan menurunkan suku bunga bank melalui BI Rate, itu lain lagi ceritanya," ujar dia.

Darmin menjelaskan, perbankan tentu mempertimbangkan biaya atau ongkos operasional ketika ingin menurunkan suku bunganya. Sebab, lanjutnya, di dalam tingkat suku bunga pada produk tabungan maupun deposito misalnya, ada macam-macam biaya, seperti upah karyawan, sewa gedung, tagihan listrik, biaya administrasi sampai biaya mengantisipasi risiko bunga kredit.

"Nah ini yang mau kami lihat, bisa efisiensi tidak? Sama seperti efisiensi di sektor riil. Jadi ini bukan urusan kebijakan moneter, jangan anggap sebagai pembicaraan tingkat bunga dari segi kebijakan moneter," tegas Mantan Gubernur BI itu.

Memang, salah satu cara cepat menurunkan suku bunga kredit adalah dengan menurunkan suku bunga acuan BI Rate. Penurunan BI Rate biasanya akan diikuti dengan penurunan bunga dana seperti bunga deposito dan giro yang biasanya juga akan diikuti penurunan bunga kredit. 

Darmin melanjutkan, untuk memutuskan penurunan tingkat bunga bank, pemerintah akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas lembaga keuangan perbankan. "Kami tetap akan membicarakannnya bersama OJK," terang Darmin.

Sebelumnya, salah satu hal yang diminta Presiden Jokowi untuk dapat dimasukkan dalam poin paket kebijakan jilid III ini adalah adanya penurunan suku bunga perbankan.

"Saya kira paket ekonomi ke III ini jangka pendek, coba dilihat apakah memungkinkan yang pertama bunga bank bisa turun dengan mengefisiensikan ‎biaya-biaya yang ada di bank, tolong dihitung," kata Jokowi.

Selain itu, dikatakan Jokowi hal-hal yang berkaitan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan proyek-proyek yang padat karya diharapkan dapat menjadi poin dalam peket kebijakan selanjutnya ini.

Untuk kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Presiden Jokowi meminta untuk mempercepat penyaluran dana ke desa-desa yang membutuhkan perbaikan irigasi.

Sedangkan di Kementerian Dalam Negeri, Presiden Meminta untuk mampu membuat regulasi atau kepastian di mana dana desa dapat lebih cepat disalurkan dan dialokasikan ke penciptaan industri padat karya.

‎"Yang saya lihat kemarin yang ditunjukkan ke saya waktu di Karawang pekerjaannya betul dipakai untuk selokan irigasi kampung, tetapi orang yang terlibat tidak banyak, kurang banyak. Kalau bisa melibatkan ratusan, 500-an, ribuan orang itu baru padat karya. Kemarin saya hitung hanya tujuh orang," paparnya.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas Usaha Kecil Menengah (UKM) Jokowi berharap ada terobosan kebijakan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mendapatkan akses permodalan, dengan tanpa mengirangi prinsip kehati hatian. (Fik/Gdn)