‎Bank Dunia Apresiasi Perkembangan Sistem Keuangan RI

Liputan6.com, Jakarta - ‎Hadirnya pusat data sentral yang komprehensif untuk semua transaksi keuangan pemerintah pusat yang dapat menelusuri setiap pengeluaran dalam waktu yang sebenarnya (real time) membantu pemerintah mengatur belanja publik dan mengatasi akuntabilitas secara lebih baik, demikian kata Kementerian Keuangan.

Diluncurkan pada bulan April 2015 lalu oleh Presiden Joko Widodo, pelaporan dalam waktu yang sebenarnya (real time) dan proses akuntansi yang disediakan oleh SPAN, atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, memungkinkan kementerian untuk mengawasi batas pembelanjaan, memenuhi komitmen dan mempersiapkan lebih baik perencanaan pengeluaran ke depan.

SPAN adalah komponen vital dari program Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP), yang didukung banyak donor seperti Bank Dunia, Pemerintah Kanada, Uni Eropa dan Pemerintah Swiss.

Dalam konferensi internasional yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Rabu (11/11/2015) ini, para mitra pembangunan menekankan kembali dukungan mereka terhadap upaya reformasi dan modernisasi dari sistem manajemen keuangan publik.

“Dengan memungkinkan saling berbagi informasi, SPAN berperan besar dalam upaya mencapai sistem manajemen keuangan yang lebih akuntabel," kata Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dalam keterangannya, Rabu (11/10/2015).

Rodrigo menambahkan, langkah berikutnya yang harus diperhatikan pemerintah adalah menggunakan SPAN guna memperbaiki perencanaan kebijakan dan pengawasan pembelanjaan negara yang lebih efektif.

Menurutnya, dengan belanja yang lebih baik, pemerintah bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk program-program pengurangan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan secara lebih merata di seluruh Indonesia.

“Uni Eropa telah membantu upaya reformasi manajemen keuangan negara Indonesia selama hampir satu dekade. Ini dilakukan melalui dua fase proyek Public Financial Management Multi Donor Trust Fund,” kata Vincent Guérend, Duta Besar terpilih Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.

“Dalam konteks ini, SPAN adalah salah satu hasil paling penting dari kerjasama ini, karena SPAN menjunjung prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan manajemen keuangan negara serta mewujudkan eksekusi anggaran yang baik dan cepat. Potensi SPAN sangat besar. Uni Eropa mengucapkan selamat atas upaya pemerintah dan berharap kita akan melanjutkan kerjasama ini,” kata Duta Besar Guérend.

Pemerintah Swiss setuju bahwa perbaikan sistem informasi akan mengarah ke perbaikan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Dengan menghadirkan data yang hadir dalam waktu yang sebenarnya (real time) dari sumber aslinya, SPAN mengurangi potensi kesalahan manusia dan kecurangan. Laporan dalam waktu sebenarnya ini juga tersedia bagi para pemangku kepentingan utama, seperti Bank Indonesia dan kementerian terkait.

“Kami siap mendukung fase berikutnya dari reformasi manajemen keuangan negara dan desentralisasi fiskal,” kata Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Baumann.

SPAN kini sudah diterapkan oleh Kementerian Keuangan di kantor pusat Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, termasuk 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 3,600 pengguna yang melayani 24,000 unit perbelanjaan. (Yas/Gdn)