Liputan6.com, Jakarta - Jelang masuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia masih harus disibukkan pada pembenahan kualitas produk perikanan. Sebab jika tidak, saat pasar bebas tersebut berlangsung, Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk dari negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan, jika berbicara daya saing produk, hal pertama yang harus menjadi perhatian yaitu masalah kualiats. Namun sayangnya saat ini kualitas produk perikanan Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, bahkan Malaysia.
"Kunci daya saing kan kualitas, itu yang kita masih harus berjuang lebih keras. Untuk produk olahan daya saing kita masih perlu diperbaiki. Yang jelas kita masih kalah dengan Singapura, Thailand, bahkan Malaysia. Jadi ini yang kita dorong," ujarnya di Festival Perikanan Nusantara, Senayan, Jakarta, Sabtu (21/11/2015).
Baca Juga
Dia mengatakan, saat ini industri pengolahan produk perikanan di dalam negeri masih mengandalkan bahan baku impor, salah satunya untuk produk bakso ikan. "Contohnya kemarin impor bahan baku bakso ikan meningkat 250 persen persen, ini yang kita harus jaga," lanjutnya.
Namun menurut Nilanto, impor bahan baku tersebut bukan suatu hal yang negatif. Pasalnya produk-produk olahan yang dihasilkan kembali di ekspor ke negara lain, terutama negara maju sehingga Indonesia mendapatkan nilai tambah dari produk-produk tersebut.
"Impor tujuan untuk diolah di dalam negeri kemudian kita re-ekspor, jadi nilai tambahnya di kita. Kenapa ini terjadi? Karena di negara maju ongkos kerja mahal jadi mereka kirim bahan baku di Indonesia, kita olah kemudian diekspor lagi. Tapi ada juga yang impor karena kebutuhan di dalam negeri, seperti untuk pindang dan untuk produk kaleng," jelas dia.
Meski demikian, Nilanto memastikan bahwa pihaknya akan melakukan langkah-langkah untuk memproteksi produk-produk perikanan lokal dari serbuan produk impor. Saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengantisipasi banjir produk perikanan dari negara tetangga saat MEA berlangsung.
"Kita koordinasi dengan teman-teman lintas kementerian untuk memastikan bahwa kepentingan nasional untuk melindungi produk dalam negeri, kita batasi volume impor mereka. Tidak boleh kita buka habis. Negara lain juga melakukan proteksi kok. Ini kita bicarakan dengan Kementerian Perdagangan dan BPOM," tandasnya. (Dny/Zul)