RI Punya Menteri Penghubung untuk Genjot Investasi, Ini Daftarnya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk para menteri atau pejabat setingkat menteri sebagai menteri penghubung dengan negara mitra. Tugas dan fungsinya menjembatani hubungan bilateral di segala sektor, salah satunya kegiatan penanaman modal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dengan menunjuk belasan menteri penghubung. Menteri atau pejabat ini akan menjadi koordinator yang setiap saat dapat dihubungi pelaku usaha negara yang ditunjuk ketika ada permasalahan baik swasta, pemerintah maupun negara.

"Banyak masalah bilateral yang menyangkut bisnis, investasi, pariwisata. Karena negara sahabat suka bingung siapa nih yang dapat dihubungi. Jadi kalau satu negara mengalami masalah, dia bisa bicara dengan menteri yang ditunjuk untuk mempercepat proses penyelesaian," ujarnya di Jakarta, Selasa (23/11/2015).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengatakan, Presiden menugaskan 12 menteri sebagai menteri penghubung agar memperlancar kegiatan investasi.

"Presiden menugaskan menterinya untuk diplomasi ekonomi. Sebagai contoh Sudirman Said jadi penghubung Indonesia dengan negara Timur Tengah. Seluruh aktivitas beliau dalam koordinasi menindaklanjuti kunjungan Presiden ke Arab Saudi, tidak hanya terkait investasi saja," terangnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, menteri-menteeri penghubung ini adalah menteri profesional non partai.

"Mereka yang menjadi duta besar atau corong adalah menteri profesional non partai. Mungkin karena jabatan beliau atau karena menteri itu bisa diandalkan dalam kaitannya kerjasama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara tersebut," ucap 

Berikut para menteri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai menteri penghubung:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bertanggung jawab untuk negara-negara di Timur Tengah.

2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil bertanggung jawab untuk Jepang.

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bertanggung jawab untuk Tiongkok.

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertanggung jawab untuk Rusia dan Amerika Serikat.

5. Menkominfo Rudiantara bertanggung jawab untuk Amerika Serikat.

6. Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertanggung jawab untuk Eropa dan Australia

7. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertanggung jawab untuk India.

8. Menko Polhukam Luhut Pandjaitan bertanggung jawab untuk Singapura

9. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli bertanggung jawab untuk Malaysia.

10. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf bertanggung jawab untuk Korea Selatan.

11. Kepala BKPM Franky Sibarani bertanggung jawab untuk Taiwan dan Hong Kong.

12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bertanggung jawab untuk negara-negara di ASEAN kecuali Singapura dan Malaysia.

(Fik/Zul)