Jokowi Minta Menteri Kendalikan Penuh Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar ada perubahan total yang dilakukan oleh Kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran. Perubahan yang dimaksud agar para menteri memegang penuh pengendalian anggaran.

Jokowi menyampaikan hal itu saat rapat kabinet Paripurna di Istana Negara Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Sejumlah hal yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Daftar Negatif Investasi (DNI)‎.

Jokowi meminta agar tiap menteri untuk tidak menyerahkan sepenuhnya anggaran kepada jajaran di bawahnya.‎
‎

"Saya ingin agar betul-betul ada sebuah perubahan total artinya menteri itu betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan kepada bawahan baik Dirjen ataupun direktur. Artinya anggaran itu dipegang penuh oleh menteri, sehingga Dirjen, direktur dan ke bawah itu hanya memberikan perincian,  tetapi kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dipegang menteri," ujar dia, Rabu (10/2/2016).

Perintah tersebut disampaikan Jokowi karena adanya kecenderungan menteri melepas tanggung jawab terhadap para jajaran di bawahnya. Hal tersebut justru menurut Jokowi, membuat anggaran yang ada habis begitu saja dan tidak jelas penggunaannya. ‎

"Saya ingatkan agar tidak lagi money follow function, artinya selama ini kita selalu, misalnya di Kementerian PU-PR, ada anggaran Rp 100 triliun misalnya. Kemudian ada berapa Dirjen? Ada 11. Langsung semua diberi. Kemudian satu dirjen di bawah ada enam direktur, misalnya, dibagi lagi uangnya. Satu direktur ada berapa lagi di bawahnya, kasubdit, bagi lagi. Ada apa lagi? Ada kepala seksi, bagi lagi. Ini yang bikin anggaran hilang nggak berbekas," tutur Jokowi.

Jokowi meminta agar masing-masing kementerian atau lembaga membuat skala prioritas dalam menggunakan anggaran. Tiap kementerian, menurut Jokowi harus fokus dan memprioritaskan anggaran bagi program-program yang sudah ditargetkan.

"Organisasi ini perlu, tapi perlu saya sampaikan, kan kita mempunyai prioritas, mempunyai fokus. ya sampaikan saja misalnya di tingkat seksi, misalnya seksi pemeliharaan jalan. kalau belum perlu ya nggak usah diberi (anggaran). Terus saya kerja apa pak kalau saya tidak diberi anggaran? biasanya tanya nya begitu saya sudah hafal. Ya katakan saja, sudah di gaji. ‎ Tapi juga jangan duduk-duduk, survei jalan, supaya punya data kalau mau dikerjain. Sudah siap. Ini contoh," ujar Jokowi.

Fokus dan prioritas tersebut, menurut  Jokowi, agar  anggaran yang disediakan setiap tahunnya dapat terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kalau nggak seperti ini, nggak akan kelihatan barang, manfaat, rasa di masyarakat. Percaya saya, nggak akan kelihatan," kata Jokowi. (Luqman/Ahm)