Wapres JK: Pemerintah Bakal Potong Anggaran Kementerian

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla‎ memastikan akan memotong dana yang dialokasikan kepada kementerian dan lembaga pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Pemotongan anggaran ini untuk mengurangi defisit anggaran.

Adapun pemotongan anggaran yang dilakukan untuk pengeluaran pemerintah di sektor-sektor non produktif, seperti salah satunya belanja pegawai. Namun memang, Jusuf Kalla belum bisa memastikan berapa besaran pemotongan yang direncanakan. 

"Ada pemotongan anggaran dalam APBNP, ini yang tentu harus dipahami. Jadi kami bicara bagaimana anggaran itu bisa efektif," kata JK saat memberikan arahan kepada seluruh Eselon I Kementerian dan Lembaga di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Jusuf Kalla menambahkan, dalam Undang-Undang defisit anggaran pemerintah tidak boleh lebih dari 3 persen. Memang saat ini defisit Indonesia masih jauh di bawah itu, namun jika dikorelasikan dengan PDB Indonesia dulu dengan sekarang, angka 3 persen saat ini dinilai JK sudah cukup tinggi.

‎Tidak hanya itu, JK menilai anggaran pemerintah dalam 10 tahun terakhir tidak beres. Ketidakberesan itu dikarenakan anggaran belanja pemerintah naik 4 kali lipat, namun pertumbuhan ekonomi justru mengalami perlambatan. "Berarti ada sesuatu yang keliru dalam menerapkan anggaran yang tidak ada nilai tambah tinggi," tegas JK.

Untuk itu, JK meminta kepada para pejabat Eselon I di masing-masing kementerian untuk memetakan alokasi anggaran yang dinilainya tidak produktif. Tidak hanya itu, para Eselon I diminta juga tidak mengutamakan ego sektoral.

"Maka pada akhirnya, ini Anda-anda semua harus bersiap-siap, secara rata-rata ukur anggaran yang tidak efektif, sekali lagi anda melaksanakan tugas negara lewat kementerian, tidak boleh ada ego kementerian," ucap JK.‎ (Yas/Gdn)